Jika demikian, apa bedanya argumen Rocky Gerung yang selalu saja mendungu-dungukan pendukung pemerintah, dengan penghuni pinggir kali yang mau digusur? Mereka juga akan bersikukuh kalau sudah sekian tahun beranak pinak di sana.
Jauh lebih berpengalaman, berpendidikan, dan juga berwawasan, lha kalau argumen, dasar kepemilikan seperti itu ya kacau aturan. Sama dengan orang pedalaman mengaku batas tanah adalah pohon, yang jelas bertumbuh dan berkembang. Itu sangat bisa dipahami, untuk berpuluh tahun lalu, tanah masih murah, geser satu meter belum terasa. Lha sekarang, 20 cm saja, jika dikali panjang sudah besar.
Sertifikat, mosok sekelah artis medsos, dosen dan berjulukan profesor namun perilakunya bernegara masih bar-bar, atau malah karena kena karma menuding dungu menjadi dungu sendiri. Bukti otentik, valid, tak terbantahkan. Mau seperti apapun, legalitas dari BPN itu paling kuat, mendasar, dan menang.
Jika, pihak penggugat itu lemah, jauh lebih memalukan pemerintah, karena tudingan mau membungkam sikap berlawanan dengan pemerintah mendapatkan legitimasi. Pemerintah itu tidak sedungu itu. Kalau mau, sudah jauh-jauh hari, lebih dulu "diselesaikan", tidak selemah ini.
Rocky Gerung itu banyak celah dan kelemahan, hoax, dan pernyataan tak berdasar jelas lebih mudah untuk dijadikan kasus hukum dengan kata lain pembungkaman. Mengenai rumah dan tanah sih malah menjadi panggung bagi dia dan kelompoknya untuk menciptakan narasi menyudutkan pemerintah.
Jika pemerintah mau selesai dan tidak berkepanjangan dan membuat ulah seperti soal tanah ini. ingat, ia pernah menggunakan ambulan demi bisa menerobos masa kampanye lalu.Â
Artinya apa? ia itu banyak kesalahan, yang bisa menjadi alat  menjeratnya secara pidana. Keberadaannya yang bukan siapa-siapa namun serasa paling hebat itu bisa menjadi alat untuk menjadikannya pesakitan.
Makin lemah lagi, kala keberadaan kasus sengketa tanah, malah dibawa ke ranah politis. Orang dengan cepat apatis, bahwa Rocky Gerung salah. Jika benar, perlihatkan saja surat menyurat itu, misalnya belum sertifikat sekalipun. Selesai. Ini tidak.
Toh masih banyak penyerobotan lahan, hal yang sejatinya biasa, menjadi luar biasa karena adanya orang-orang politik di sana. Ada kesempatan mendapatkan panggung untuk mendeskreditkan pemerintah. Basi.
Ingat, kisah Ratna Sarumpaet. Â Bagaimana drama mengerikan di masa politik yang memanas itu ternyata seperti kaset kusut, diulang-ulang terus. Hampir selalu demikian, ketika barisan sok oposan tersandung skandal hukum menuding itu rekayasa pemerintah.
Perlu tindakan hukum, bahwa pelaku hoax, fitnah, atau menuduh tidak terbukti harus bertanggung jawab, jangan didiamkan saja, apalagi memiliki tekanan massa. Kebiasaan buruk, jangan sampai negara ini dicap sebagai bangsa yang tidak memiliki tanggung jawab.
