Mahfud: Din Syamsudin Tokoh, Pemerintah Tidak Akan Pernah Menangkap

Jawaban diplomatis Mahfud soal pelaporan Din Syamsudin oleh salah satu kelompok alumni ITB. Dasar yang dijadikan laporan bisa dicari dan dilihat secara lebih lengkap, dengan mudah ketemu. Fokus pada artikel ini adalah, bagaimana Mahfud menjawab tentu pernyataan media mengenai sikap pemerintah atas keberadaan Din Syamsudin.

Mahfud berbicara dengan sangat normatif, legalis, dan jangan lupa politis. Ingat siapapun bisa dan berharap pada 24. Ini soal politik, tidak semata persoalan hukum. Jawaban Mahfud masih dalam koridor ini, jangan sampai menjadi bumerang, jika sekiranya 24 bisa menjadi salah satu kandidat baik capres atau cawapres.

Menarik dilihat lebih jauh pernyataan secara lengkap.

Pemerintah melihat Din itu kritis, tokoh, dan tidak akan menangkap seorang tokoh. Apakah ini intervensi hukum? Tidak, ingat posisi Mahfud itu menteri koordinator POLITIK, hukum dan HAM, jadi bukan semata hukum yang ia wadahi. Sangat pelik. Lihat saja komentarnya soal ponpes Mega Mendung yang berkasus antara FPI dan BUMN.

Pemerintah mana bisa menangkap Din Syamsudin, ini negara demokrasi, bukan negara diktator apalagi kerajaan. Yang memiliki hak menangkap hanya Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Nah karena pelaporan Din ini masuk pada kepolisian, biarkan proses berjalan sebagaimana mestinya. Apakah akan ditangkap atau tidak, bisa saja atau tidak juga bisa.

Kita tentu ingat dengan kasus-kasus yang menyangkut elit negeri ini, seperti Amien Rais, hanya diajak makan siang, kemudian selesai dan tidak ada lagi. Pun dengan elit-elit yang lain, mau kasus pidana atau korupsi ujungnya masih sama.

Apa yang dikatakan Mahfud sangat normatif, tidak juga membela Din Syamsudin pasti benar. Ia menilai Din Syamsudin tokoh yang pernah menjadi utusan negara. Kan memang benar demikian. Tidak ada yang janggal dan aneh, masih cukup wajar.

Ingat, perilaku Din Syamsudin ini karena kecewa. Siapa sih yang tidak kecewa ketika merasa akan menjadi salah satu calon pemimpin negeri ini, eh tidak dipakai. Sama dengan anak kecil yang menabung lama dan merasa uangnya cukup untuk membeli sepeda, eh ternyata incarannya sudah dibeli pihak lain. Nangis, meradang, dan menyalahkan bapaknya tentu saja bisa.

Menko Polhukam, dan juga Presiden Jokowi kog melihatnya pada ranah ini, "membiarkan" mengungkapkan kecewanya dengan leluasa, kalau capek dan sudah lupa kan nanti juga reda dan diam sendiri. Sikap ngemong yang tidak mudah.

Ribet. Ini soal untung dan buntung dengan menegakkan hukum pada tokoh-tokoh tertentu. Mungkin orang terutama netizen sudah gedeg dengan pernyataan Din Syamsudin, itu kan satu pihak, sisi yang lain mungkin warga tidak tahu sejatinya mengapa bersikap demikian. Sisi yang kadang sepele bagi pihak lain, namun sangat besar bagi pihak tertentu. Lihat saja berapa banyak orang ingin jadi menteri atau komisaris tidak jadi dan kemudian mutung bukan?

Gerbong Din Syamsudin relatif kuat, besar, dan bisa menjadi masalah bagi stabilitas politik, bahkan keamanan. Ingat bagaimana menyelesaikan kasus FPI dengan Rizieq atau Setya Novanto? Tidak bisa seketika dan setergesa-gesa keinginan warganet.

Pemerintah tidak bisa hanya melihat aspek hukum semata, namun bagaimana keamanan dan politik itu juga penting dan kadang lebih penting. Sudut pandang demikian kadang abai dicermati oleh massa. Ketika mendengar ada yang salah ya harus diselesaikan dengan hukum. Tidak sesederhana itu.

Lihat saja  kondisi kini ini sedang dalam kondisi yang sangat rentan dimanipulasi, tekanan publik yang mabuk politik dan agama susah untuk mengurai kasus hukum. Pembiaran sekian lama membuat keadaan ruwet.

Pemanfaatan segala sesuatu untuk negara tidak stabil selalu diupayakan. Lihat, kematian tahanan dengan sakit yang sangat personal saja dipolitisasi, dimanipulasi, dan digoreng sana-sini, apalagi yang memang sejak awal lebih politis seperti pelaporan Din Syamsudin.

Apakah Din bersalah, jawabannya tidak sesederhana itu, tetapi bisa dijawab dengan analogi, pimpinan Muhamadiyah juga ada yang tidak pernah ada yang mempersoalkan, apalagi melaporkan kepada polisi seperti Buya Syafei Maarif, misalnya. Ini jelas menjawab, ini bukan soal tokoh atau mantan ketua ormas, namun perilaku pribadi, yang dinilai salah oleh sekelomok pihak.

Pernyataan Mahfud sangat normatif, jangan sampai dipermainkan dan digoreng pihak yang memang maunya negara ini gonjang-ganjing. Jika memang polisi menemukan indikasi pelanggaran hukum, Menko Polhukam  tidak bisa kog menghentikan kasus.

Ini ujian bagi hidup berbangsa bersama. Mau tertib hukum atau selalu diselesaikan dengan politik dan agama. Ingat begitu banyak kasus hukum tidak pernah selesai, dan itu menjadi pengulangan yang menjengkelkan.

Pelaporan harus ditindaklanjuti. Menemukan bukti itu penting, jika tidak ketemu, ya selesai. Jangan kemudian menyalahkan polisi.

Din Syamsudin juga harus hadir, karena ia adalah tokoh, sebagaimana kata Mahfud, jangan kemudian enggan datang dan merasa kriminalisasi. Jika demikian tidak memberikan pendidikan politik dan hukum yang baik bagi hidup bersama.

Sudah ada laporan, berarti pelapor juga memiliki bukti yang akurat. Jangan sampai kemudian malah hanya menggantung dan kemudian tidak ada tindakan apapun. Katanya negara hukum, kan riweh kalau semua diselesaikan dengan asumsi atau malah tekanan massa.

Layak ditunggu ke mana muara dari pelaporan ini, apakah sama dengan yang sudah-sudah, atau ada hal yang baru?

Terima kasih dan salam

Susy Haryawan