Pembahasan UU Berhenti, PD Curigai Jokowi dan Gibran, Langsung Dibalas Politikus Ini
Demokrat ini, biasanya politik orang buang angin, teriak paling kenceng sambil nuding pihak lain, padahal pelakunya diri sendiri. Hal yang oleh petinggi Gerindra sudah dikatakan, jangan-jangan AHY mau nyagub, makanya mereka ngotot 22. Tiba-tiba begitu getol Gibran cagub DKI, ada Giring PSI dan juga Refli Harun yang biasanya sinis pada Jokowi dan kebijakannya.
Gibran masih belum terbukti, masih bakal, belum jelas kualitas dan kepemimpinannya. Masih sebatas asumsi, perkiraan, dugaan, dan emosional. Perlu pembuktian lebih jauh dulu, cenderung lebay dan ngaco jika memaksakan Gibran menjadi DKI-1. Â Apakah sudah pasti akan sebagaimana Jokowi ketika memimpin Solo?
Gibran jauh lebih sulit dari Jokowi, karena ia sudah dipersepsikan akan minimal sama dengan Jokowi. Jika sedikit saja salah atau kurang, orang sudah akan teriak. Karena selama ini dalam benak orang Gibran itu ya seperti Jokowi, padahal bisa iya, bisa tidak. Pribadi yang berbeda namun dengan asumsi akan disama-samakan.
Solo juga sudah jauh berkembang, tertata dengan baik, peluang Gibran memberikan terobosan sebagaimana era Jokowi jauh lebih sulit dan pelik. Jadi, kesuksesan Gibran itu jauh lebih susah dari pada apa yang pernah Jokowi raih. Terlalu berlebihan, ketika menjadi walikota saja belum sudah mau dijadikan ini dan itu.
Jokowi naik menjadi calon gubernur pun setelah satu periode penuh. Periode kedua berjalan dengan capaian yang memang luar biasa. Terobosan dan inovasi yang jelas baru, menang pada periode kedua dengan relatif gilang gemilang, wajar ketika mendapatkan promosi. Artinya, sudah jelas apa yang telah dilakukan itu berdampak dan memang bisa dirasakan, diukur dengan parameter yang jelas. Hasilnya bukan semata klaim apalagi asumsi.
Tudingan Demokrat ini lucu dan aneh juga, meskipun saya juga tidak setuju dengan gagasan Giring dan Refli, tetapi toh jika memang sudah sukses di Solo apa salahnya. Demokrat sendiri toh melakukan hal yang sama.
Atau ini gambaran perilaku sendiri sehingga diukurkan pada pihak lain? Hanya mereka yang tahu dan paham. Biar, itu hak politik mereka. Tidak ada yang aneh dan baru bagi permainan politik ala Demokrat.
Bagus adalah reaksi Habiburohman Gerindra, bukan dari pihak Jokowi atau PDI-P. Kecenderungan akan berkepanjangan jika PDI-P yang merespon. Gerindra yang menjawab itu sudah membuat susah Demokrat, karena terkunci oleh dua partai teratas di negeri ini. Apa yang  terjadi dengan revisi UU ini adalah hal yang aneh dan lucu.
UU sudah jauh hari  diketok dari termasuk Demokrat pastinya setuju. Apakah Gibran sudah mau jadi walikota saat itu? Tampaknya juga belum. AHY juga belum mau jadi calon gubernur, masih militer. Semata akal-akalan saja untuk mendapatkan panggung dan mendeskreditkan pihak lain.
Malah kini terkuak, drama kudeta Demokrat itu  bisa-bisa menjungkalkan AHY karena syarat dasar menjadi ketua umum lima tahun menjadi kader. Padahal 2016 saja masih tentara, yang jelas-jelas tidak mungkin menjadi anggota partai politik. Kini 2021, baru lima tahun berjalan, jika keluar TNI 2016. Mau mengelak bagaimana lagi, dulu-dulu orang diam saja, tidak mau tahu, karena banyak ulah, akhirnya terkuak, kalau ia  malah ketua umum yang "tidak memenuhi syarat." Hal yang sangat mendasar, kog bisa seteledor ini, ketika itu direvisi jelas sudah telat.
