Diplomat Jerman, FPI, dan Utopia Relasi Saling Menguntungkan

Jerman ada kepentingan yang mendasar bisa menjadi alasan mereka memang "bermain" dengan FPI, mengenai kelapa sawit. Barat sudah jengkel dengan kondisi ini, tekanan mereka dijawab dengan menggunakan CPO untuk kepentingan sendiri. Toh mereka masih belum puas itu wajar.

Soal nikel, siapa yang tidak jengkel, pabrik mereka bisa kacau karena tidak ada bahan baku. Tuntutan Barat sudah didengungkan, dan jawaban Presiden Jokowi siapkan pengacara terbaik. Hal yang lagi-lagi wajar membuat Barat meradang.

Kepentingan personal, mengenai HAM. HAM milik FPI sudah gugur, karena mereka juga pelaku pelanggar HAM terlebih dahulu.

Mereka lupa, kondisi berbeda. Dulu, istana disadap saja tidak bersikap. Atau kalah diplomasi sehingga kehilangan pulau pun biasa saja. Perlu Kedubes Jerman lihat keberanian perwakilan di PBB, anak muda berani menjawab dengan keras negara lain yang mencoba mendikte soal dalam negeri Indonesia, mengenai Papua. Keberanian anak muda itu karena ada jaminan pemimpinnya sejalan dengan itu.

Kini, sumber daya alam saja diminta balik, Freeport, Blok Mahakam dan Masela, atau yang terbaru dan membuat mereka panas, pengelolaan nikel. Semua mandiri, dan jangan sewot, ketika negara lain mau menyejahterakan bangsanya. Enak saja mengeruk dan terus mau demikian.

Kondisi HAM dalam negeri, ada yang jauh lebih parah kalau mau mengurus. Malah FPI itu pelanggar HAM juga kog diberi simpati, apa tidak salah sasaran. Ke mana mereka ketika FPI menghajar orang di Monas? Lupa, tidak tahu, atau bloon? Negara masing-masing memiliki masalah dan catatan, tidak usahlah lebay.

FPI mau kampanye dengan memanfaatkan  kejadian ini, susah ketika Rizieq tidak bisa berdaya, malah cenderung menjadi musuh publik. Pengacara, politikus, apalagi militer dan polisi sudah lepas dari pembelaan kepada mereka. Hanya tinggal segelintir pihak yang teriak nanti juga palingan senyap kalau sudah masuk pengadilan dan bui.

Terima kasih dan salam

Susy Haryawan