Izin Keramaian, Berebut Benar, FPI-Rizieq, atau Anies yang Tepat?
Sudah tersebut dalam artikel kemarin, hanya tepatnya yang mana, lupa. Bagaimana soal izin ini akan bermuara. Ada izin tetapi tanpa pengakuan oleh yang berwenang, tidak ada izin tetapi tetap berjalan, atau keduanya sama-sama salah. Tidak akan mungkin demikian. Hal yang lumrah terjadi, bahwa keduanya mau amannya sendiri. Ini naluri dasar semua makhluk hidup, mencari aman. Instingtif.
Keduaanya menyatakan perbedaan yang bertolak belakang. Bagaimana bisa keduanya benar, jelas tidak mungkin. FPI mengaku mereka memiliki izin. Pun Anies Baswedang mengatakan tidak ada izin dari pihaknya.
Layak dikulik dengan cermat, bahwa polisi tentu sangat bisa untuk membuktikan mana yang benar dan siapa pihak yang mengelabuhi demi mencari aman. Kita saya dan Anda pembaca, hanya bisa mereka-reka dari pembicaraan media, rekam jejak kedua belah pihak selama ini. Mengira-kira, mana yang lebih mengarah pada tepat. Tentu saja sulit mendapatkan mana yang tepat betul.
Kedua belah pihak memberikan bukti, fakta, dan rekam jejak yang susah untuk diyakini ketika menyatakan sesuatu. Apalagi ini berkaitan dengan potensi pidana yang menanti. Bagi gubernur risikonya lebih gede lagi.
Melihat reputasi RS-FPI terlebih dulu.
Lihat bagaimana mereka selama ini menampilkan diri. Marah-marah mau menuntut yang mengatakan dirinya overstay, toh akhirnya juga tidak terjadi bukan? Faktanya juga memang dideportasi. Berkali ulang mengatakan mau pulang terhambat oleh siapa tidak jelas. Katanya KSA, katanya Jokowi, semua juga tidak ada kejelasan, hanya klaim  semata.
Mengaku undangan hanya 30. Bisa saja demikian. Namun untuk 30 orang, gunanya apa menutup jalan dan rumah type 36 saja masih muat untuk mantu  bertiga puluh. Bagaimana pemberitaan sebelum ini menyatakan tamu 10000 orang. Hal yang sama sekali tidak ada bantahan, sebelum terkena panggilan.
Sama dengan ketika berteriak mau memimpin revolusi. Ketika kepolisian mau dilibatkan mengubah diri menjadi revolusi akhlak. Hal yang sudah biasa terjadi dengan model yang demikian, tidak lagi kaget.
Jika klaimnya benar ada izin, berarti luar biasa, lha ormasnya saja ilegal, mosok hanya mantenan berizin, bagaimana teriakannya selama ini mengaku tidak mengakui pemerintah, toh juga meminta izin pada pemerintahan. Memang yang ditolak hanya Jokowi, bukan Anies Baswedan. Â Biarlah polisi yang membuktikan.
Perilaku Anies Baswedan
