Hari Pahlawan, momen baik untuk mengenang para pejuang bangsa ini.Baik masa pergerakan ataupun pembangunan. Pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan dan juga memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan. Bekas menteri dan pejabat layak mendapatkan apresiasi itu dengan tanda kehormatan. Pun tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan.
Hari Kemerdekaan kemarin penghargaan diwargai keriuhan dengan dua nama, Fadli Zon dan Fahri yang mendapatkan bintang itu. Secara hukum dan UU itu layak karena jabatan yang pernah diemban oleh dua sosok itu. Namun orang fokus pada cara dan sikap keduanya dalam menampilkan diri selaku oposan pada saat menjabat.
Perundangan tidak melihat perilaku, namun melekat pada jabatan yang pernah disandang mereka. Jika tidak memberikannya, malah presiden sebagai representasi pemerintahan malah salah dan melanggar hukum. Suka atau tidak, hal demikian banyak disalah mengerti oleh pihak-pihak yang menggunakan ranah rasa dalam berpolitik dan melihat perilaku politis.
Bagus, bahwa mereka berdua hadir, menghormati negara, pemerintah, dan  terutama diri mereka sendiri. Penolakan itu tidak layak mereka ajukan, karena yang mereka sasar adalah Jokowi selaku pribadi dan presiden kadang kala, bukan negara. Posisi yang sangat berbeda dan salut pada keduanya yang tetap hadir, meskipun banyak olok-olok dan bahkan penghinaan kepada mereka.
Tentu saya tidak mendukung cara mereka bersikap dalam menampilkan diri sebagai oposan selama ini, namun cara menyikapi dan menghadapi penghargaan itu laik diapresiasi. Jokowi sebagairepresentasi "rival" namun bukan negara yang memberikan kepada mereka penghargaan. Bisa memilah dan memilih, plus tidak pula mempermalukan Presiden RI sebagai simbol dari negara.
Ternyata hari ini berita yang cukup berbeda. Ketika Gatot Nurmantyo menolak hadir, dan meminta tanda kehormatan itu dikirim saja. Beberapa hal menarik yang bisa dilihat dan dijadikan pembelajaran;
Gatot Nurmantyo ini tidak ada keuntungan dan manfaatnya dengan "mempermalukan" Presiden-Pemerintah, dan negara. Lihat perilakunya selama ini jika dibandingkan dengan duo Fahri-Fadli, jauh masih lebih lumayan dan mendingan. Hanya baru akhir-akhir ini saja. Tidak cukup banyak, jika dengan takaran, tidak sebanding dengan perilaku dua mantan pimpinan dewan itu.
Manfaat politis apa yang diperoleh Gatot Nurmantyo dengan melakukan hal tersebut? Sama sekali tidak ada. Hanya paling-paling mau menonjolkan sisi negara gawat sehingga perlu penyelamatan dari mereka, KAMI, yang tetap saja telah gagal dengan melihat sepak terjang mereka selama ini. Apanya yang  gawat? Ketika covid yang mereka dengung-dengungkan, dijawab WHO dengan dua hal.
WHO mengakui lockdown merupakan cara yang tidak tepat, dan pilihan bukan lock down Indonesia artinya tepat dan minimal sudah pada pilihan yang lebih baik. Apanya yang gawat. Point yang jelas dan gamblang.
Keberadaan Menteri Kesehatan Terawan yang diundang WHO untuk memberikan pemaparan penanganan covid, artinya  pengakuan dunia makin jelas dan gamblang. Tidak ada masalah dengan covid dan pilihan pemerintah.
Penolakan di mana-mana deklarasi KAMI, memberikan petunjuk, dugaan, bahwa mereka itu tidak dikehendaki masyarakat, Â minimal di tengah pandemi mereka malah menabrak aturan umum sendiri. Bagaimana dan seperti apa gawat itu? Ataukah mereka malah yang gawat dan ada masalah?
