FPI, nikel, dan juga ancaman barat dan Amrik biasanya membuat keder, ketakutan, dan akhirnya mendiamkan saja semua kekayaan negeri dicolong. Jangan salah, elit juga kebagian. Jangan merasa kalau tanda tangan kontrak yang tidak adil bagi negara itu tidak ada bagi-bagi doit di sana. Itulah model makelar oleh para elit negeri ini yang terjadi.
Landasan hukum cukup kuat, lebih dari cukup. Hanya perlu menanti keberanian dan nyali penegak hukum dan jajaran untuk mengambil dana yang lebih dari tiga kali APBN bangsa ini. uang sangat gede untuk bisa melakukan apa saja.
Jangan sampai nanti malah seperti pembubaran HTI. Bubar seperti bubarnya upacara dan tanpa upaya untuk mengatasi itu. Kini benar organisasinya bubar, namun masih eksis dan lebih ngaco, dan seolah pembiaran oleh penegak hukum yang ada.
UU MLA yang sangat strategis ini jangan kemudian menjadi UU muspra tanpa ada tindak lanjut. Di mana semua usaha dikerahkan, namun penegak hukum yang terlibat diam saja. Diam karena sudah mendapatkan bagian atau ketakutan atas bayangan itu semua bisa terjadi.
Pemutihan atas pidana sangat mungkin. Asal kooperatif dan uang dikembalikan. Jangan sampai kemudian tawar menawar dan menguap begitu saja. Kini, sih tidak demikian buruk kinerja pemerintahan. Rekam jejaknya selama ini kelihatan. Harapan besar masyarakat, semoga bukan hanya isapan jempol dan hitam di atas putih semata.
Melihat perlawanan makin masif dan sengit. Komunis yang mati saja dibangkit-bangkitkan, kon nampaknya merekaa memang sudah putus harapan. Asa untuk bisa bertahan makin kecil, dan ujungnya ya delegitimasi atas pemerintah.
Gugatan yang sama sekali  berkaitan dengan hasil pilpres pun dipaksa-paksakan. Padahal Gerindra sebagai rival utama politik tidak menganggap itu sebagai sebuah peluang. Pilpres sudah final. Toh masih ada yang menggunakan. Siapa itu? kebaca orang-orang yang berkaitan dengan masalah Bank Swiss.
Salam Penuh Kasih
