Isu dan narasi Jokowi bukan lulusan UGM masih saja santer terdengar. Beberapa waktu lalu, ada "sayembara" barang siapa yang bisa memberikan bukti foto wisuda  Jokowi akan diberi hadiah moge. Tidak lama sudah terjawab dengan beragam tanggapan. Ada yang menampilkan photo-photo wisuda. Lebih menggelitik, moge yang dijanjikan ternyata comotan sebuah iklan.
Layak dilihat lebih lagi adalah salah satu komentar di sana, Said Didu yang ikut mau memberikan hadiah jika ada yang bisa memberikan bukti itu. Mengapa layak dilihat lebih dalam lagi?
Jokowi sudah biasa dikatakan apa saja. Tidak menjadi beban, dan itu tidak menjadi bahan apapun dalam diri presiden. Â Lha yang lebih gede, kasar, bahkan sampai fitnah saja biasa. Falsafah Jawa ada dua sisi yang cukup menjadi pegangan. Sing waras ngalah, yang merasa sehat lebih baik mengalah. Sisi negatif dengan memperolok. Sisi positif yang membangun, wani ngalah dhuwur wekasane, orang yang mengalah akan mendapatkan kemenangan.
Berpedoman pada posisi ini, Jokowi menganggap angin lalu. Konsentrasi, fokus, energi Jokowi tidak tersisa untuk mengurus hal yang demikian. Semua tercurah  untuk pembangunan bangsa ini. Biarkan anjing  menggonggong, kafilah berlalu. Toh tidak menjadi penting dan urgen, ketika orang sudah selesai dengan dirinya. Apapun penilaian orang tidak berdampak banyak.
Beberapa pihak yang layak untuk bersikap, karena Said Didu ini orang yang pernah memiliki jabatan tinggi, memiliki jaringan yang relatif luas, pendengar cukup besar, dan itu bisa berbahaya.
UGM. Meragukan Jokowi, bagi Jokowi sangat mungkin tidak dianggap. Namun UGM juga bisa menafsirkan, bahwa orang, Said Didu meragukan bahwa UGM tidak mampu menghasilkan lulusan untuk menjadi presiden. Pihak UGM bisa menjadikan ini masalah dengan merendahkan kampus tertua ini sebagai tidak pantas menjadi penghasil kaliber presiden. Kecil pula kemungkinan UGM mau susah-susah.
Atau jika benar tidak memiliki ijazah dan Said Didu dkk yang benar, UGM patut menuntut Jokowi sebagai penipu dan  digugat keabsahan sebagai pejabat publik. Ini penting, agar orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Jangan membiarkan orang bisa seenaknya sendiri membuat tudingan dan ada sikap bertanggung jawab atas perbuatannya, apalagi menyangkut lembaga-lembaga besar.
KPU. KPU D Solo, KPU D Jakarta, dan KPU Pusat. Lembaga-lembaga yang melakukan verifikasi data untuk pencalonan Jokowi sebagai  calon walikota, calon gubernur, dan calon presiden masing-masing dua kali, satu kali, dan dua kali. Lembaga ini memiliki peran penting. Apa iya mereka tidak menerima berkas yang ada dan diam saja.
Atau kalau memang ada, mereka bisa membuat pembelaan bagi presiden. Ini penting, sehingga orang tidak bisa seenaknya sendiri berbuat tanpa mau tahu akibatnya. Mereka sebagai lembaga atau pribadi yang terlibat di sana ikut juga sebagai rakyat, dan sekaligus penyelenggara pemilu, secara tidak langsung ikut menjadi "tertuduh."
KAGAMA. Keluarga alumni dan kali ini ada dalam kepemimpinan Ganjar Pranawa, layak memberikan klarifikasi dan juga pelaporan kepada masyarakat. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Meskipun kecenderungannya juga sudah mengarah kepada siapa. Mereka berhak dan malah selayaknya menjadi ujung tombak. Narasi pemerintah totaliter, antikritik, dan kriminalisasi menjadi lebih lemah ketika mereka yang melakukan.
Kabinet dan Parpol. Mereka seharusnya terhina, ketika ada presiden dan kader mereka dituduh dengan seenaknya sendiri seperti ini. klaim ijazah itu serius, pelecehan tingkat tinggi, dan juga merendahkan martabat bangsa dan negara, eh malah seolah tutup mata dan tutup telinga sih? Memang mau pemimpinnya direndahkan dan dihina terus?
