Jangan Sampai Politikus ini Jadi Keping Puzzle
Bupati Karawang postif covid menjadi sebuah tanya dan keadaan tanda tanya yang besar. Efek domino yang bisa sangat gede dampak bagi Indonesia. Mengapa? Karena dalam acara Demokrat jelas seluruh Indonesia hadir. Ada yang positif, dan memiliki peran, bukan tidak mungkin interaksi luas terjadi.
Satu lagi, ketika peserta yang ada di sana, juga menghadiri acara yang bersifat massal pula. Beberapa hal yang cukup memprihatinkan adalah, kondisi kelelahan para Uskup. Ingat usia mereka biasanya sudah sepuh, dan tidak sedikit yang memiliki penyakit akut. Ini bukan soal paranoid atau iman. Hal yang sangat logis.
Kondisi Ruteng yang konon daerah dingin. Kembali ini mengenai habitat yang cocok bagi virus ini. Soal kemungkinan, potensi, yang sering diabaikan. Dan itu adalah masalah.
Keberadaan panitia, petugas liturgi yang ada itu sangat rentan akan daya tahan tubuh. Mereka sibuk dalam hitungan bulan. Â Capek, letih, dan juga emosi yang tidak stabil bisa menjadi pintu masuk virus. Lagi-lagi ini adalah potensi. Salah satu yang ada di sana jelas adalah orang yang pernah berinteraksi dengan pengidap berarti mereka juga sangat mungkin terkena.
Politikus memegang peran sentral hari-hari ini. Mobilitas mereka atas nama tugas, menyerap aspirasi, atau sebagai  pejabat menjadikan mereka sangat mungkin ke sana ke mari tanpa bisa lagi dicegah. Beberapa pihak yang sama memberikan bukti itu.
Dewan kunjungan kerja sebagaimana Blora dan menunjukkan arogansi, ketika mereka menolak diperiksa. Malah mempermalukan profesi lain, seolah mereka lebih sakti, lebih hebat, dan seterusnya. Virus tidak mengenal mereka dewan, kewan, atau pejabat. Lihat Pangeran Carles saja terinveksi dan positif.
Jambi juga menyusul. Kunjungan kerja lagi. Mirisnya adalah mereka ini berangkat tentu dengan kondisi yang mereka pahami. Nah ketika terjadi berombongan mereka mengidap corona, negara lagi yang nombok? Kan kurang ajar perilaku demikian.
Perilaku politik memang susah. Berbeda paradigmanya dan sering dipaksakan. Susah mereka sangat merasa paling hebat jika di daerah. Mana ada yang berani melawan, lha bupati atau walikota saja ngeper, apalagi jika sekelah kepala dinas? Ini kan soal arogansi juga.
Padahal presiden dan pemerintah sudah lama memutuskan untuk pembatasan interaksi sosial. Nah ketika yang menjadi bagian dan seharusnya paham saja malah membawa paradigma, nggugu karepe dhewe, mau apa? Perilaku  politikus kan memang tampil, menghabiskan anggaran, dan kinerja maaf zonk.
Mereka boleh merasa sehat, ingat covid, orang sangat mungkin tidak memberikan gejala, namun mereka sangat mungkin menularkan pada orang yang lemah daya tahan tubuhnya. Ini  yang seolah diabaikan.
Beberapa pihak memang membuat keadaan tidak jelas. Dan itu juga orang politik. Mbok sebentar saja orang politik itu tidak panjat sosial untuk mereka pribadi dan golongan. Ide  dan gagasan ngawur demi kepentingan sendiri atau kelompok masih demikian kuat.
Soal nilai tukar mata uang terhadap dollar. Ada yang menggambarkan keadaan seperti 97-98. Padahal peningkatan nilai tukar kisaran 22% berbanding 500%. Mereka ini orang tahu keadaan, namun memang mau memperkeruh. Diwaliki Rizal Ramli dan Said Didu.
Apakah mereka tidak tahu? Tahu dengan baik, soal nilai tukar juga pasti paham. Hanya soal kepentingan. Dan masalah sakit hati dan keadaan tersingkir yang membuat mereka meradang. Lha harusnya kan kalau mereka memang berkualitas tentu akan dipakai terus. Mereka berkali-kali menjadi pejabat dan juga negatif hasilnya kog. Kini era prestasi bukan zaman klaim dan KKN semata.
Atau barisan sakit hati dan ngarepwan. Mereka ini awalnya relawan, namun dibalik "kerelaan" itu ternyata ngarep jabatan. Dan ketika harapan itu tidak diperoleh memainkan narasi yang membuat orang dan masyarakat menjadi bingung. Mana yang mau dipercaya, dan mana yang benar itu menjadi kacau. Melihat mereka bisa dinilai dari buah pikirnya yang ekstrem, dan ketika dibuka pemikiran masa pilpres jelas bertolak belakang.
Ada pula pejabat atau ornag yang berkepentingan, yang memang menghendaki adanya pemilihan LD. Jangan naif mereka berpikir demi kesehatan dan negara yang lebih baik, namun karena kepentingan bisnis semata. Miris memang karena pemerintah berpikir keras. Namun  mereka malah menunggangi demi kepentingan sendiri.
Cukup banyak pemikiran demikian. Dan ujung-ujungnya adalah bisnis mereka. Pun ada media yang memberikan warta yang tidak obyektif. Mereka di balik kepentingan sekelompok orang, baik yang barisan ngarep wan, ataupun yang sakit hati, atau karena kepentingan bisnis dan politik.
Negara ini bahkan dunia sedang krisis. Tidak ada yang tidak mengalami. Jadi keprihatinan ini bukan hanya rakyat atau Jokowi dan pemerintah saja. Semua orang, semua bangsa. Yang tidak merasa prihatin berarti bukan lagi manusia.
Mosok pemerintah mau menyengsarakan rakyatnya. Rekam jejak pemerintah tidak demikian. Malah politikus yang ada, biasanya mengonfirmasi yang demikian. Upaya cukup keras dan malah cenderung sendirian.
Politikus silakan mau jungkir balik, asal bayar, bukan bebani  negara dengan kebodohan kalian. Diam tanpa kerja bayaran, eh masih juga berulah. Tanpa mau tahu potensi bahaya yang bisa timbul. Arogansi kalian tidak berlaku di hadapan corona.
Terima kasih dan salam
