Ahmad  Riza Patria, Hampir Pasti DKI-2, Membaca "Nasib" Anies Baswedan
Hampir bisa dipastikan, jika DKI-2 akan menjadi milik A. Riza Patria. Gerindra mengajukan nama kadernya yang menjabat ketua ini. Posisi lain, Â PKS mengajukan nama yang cukup berbeda, dan sangat tidak familier. Tentu bukan soal familier atau tidak untuk bisa jadi wagub DKI ini, bagaimana jaringan, dan yang pasti adalah kepentingan dan kadar politis di sana.
Mengapa Riza Hampir Pasti?
Peta politik dan posisi politis kali ini jauh berbeda dengan 2017 Â dan juga 2019. Diperparah keberadaan Anies yang seolah menjadi lambang atau simbol kelompok tertentu, bukan Gerindra. Â Kecenderungan partai nasionalis akan memberikan dukungan kepada Riza daripada calon PKS, yang jelas sama-sama dipahami seperti apa ideologi dan garis partainya.
PKS yang cenderung sendirian, dalam banyak isu pun demikian, susah meyakinkan partai lain untuk memberikan dukungan kepada calonnya. Pun tidak cukup mampu menjalin jaringan untuk membuat kadernya memenangi pemilihan via dewan sekalipun.
Pengalaman panjang kegagalan PKS dalam  "menjual" kadernya bukan hanya satu dua kali, berkali-kali. Pilpres dua kali, pilkada DKI, pun memperjuangkan kadernya jadi pengganti Sandi pun hampir setahun masih perlu bersaing dalam pemilihan kali ini. Jadi sangat lemah untuk bisa mengatakan calon PKS bisa berbicara banyak, apalagi menang.
Peta politik Gerindra terutama jauh berubah, cenderung bersama dengan barisan PDI-P dkk, Nurmansyah Lubis sebagai kader dan calon PKS, perlu banyak dukungan, minus PSI, misalnya, mereka perlu menggandeng yang masih mungkin adalah Nasdem dan Demokrat, Â lainnya itu sangat susah melihat fakta politik yang ada.
Relasi lama dan erat antara M. Taufik dan Riza jelas sangat membantu bagaimana "kampanye" Riza. Sejak di KPUD Jakarta mereka sudah bersama. Tahu banget, dan hal ini tentu akan digunakan oleh M. Taufik untuk menggolkan Riza menjadi DKI-2. Kuat dan lebih pengalaman Taufik dari pada sisi PKS, apalagi partai lain susah bisa dilihat memihak PKS.
Posisi Anies Baswedan
Posisi Anies menjadi serba salah, serba susah, dan posisi yang tidak cukup aman. Mengapa? Â Anies bukan orang partai, kadang membantu, namun juga bisa menjadi masalah jika seperti ini.
Anies, bukan orang partai politik. Katanya Gerindra, nyatakan jauh lebih dekat dengan FPI dan PKS perilakunya, dikit-dikit Palestina dari pada nasionalisme seperti Gerindra. PKS pun tidak yakin keberadaannya yang memang tidak jelas. Kedua partai tentu mau mengamankan pasti kedudukan satu pos itu milik mereka.
Ugal-ugalannya Anies dalam mengatur Jakarta tidak lepas dari ketiadaan wakil, sehingga tidak ada yang mengerem. Salah satu harapan dengan adanya wakil adalah bisa memberikan masukan yang sedikit lebih baik. Selama ini eksekusi selalu ada di tangan Anies sendiri dengan TGUPP-nya yang memang cenderung ugal-ugalan.
Memangnya akan bisa? Paling tidak, posisi wakil orang partai penuh akan memberikan tekanan psikologis politis bagi Anies Baswedan dkk. Jika mau menggusurnya dari kursi gubernur, jelas wakilnya akan naik menggantikannya. Artinya Gerindra bisa memiliki gubernur definitif, kader sendiri.
Posisi berbeda ketika gubernur tidak ada wakil, mau mendongkel tentu menjadi ribet, jauh lebih relevan ketika wakil terisi oleh kader sendiri dengan kepastian dan bisa dipercaya, kemudian gubernur masih ugal-ugalan, mengapa tidak dihentikan. Ini jelas sangat mungkin.
Hal yang sangat pas, kemudian ideal bagi PKS sehingga kadernya bisa menjadi wakil gubernur definitif pula. Kedua pejabat kader masing-masing partai yang benar-benar bisa dipegang komitmennya terhadap wilayah dna partai tentunya.
Selama ini, susah melihat rekam jejak Anies bagi perkembangan dan nama baik partai. Toh pembelaan kepada Anies selama ini hanya sekadar basa-basi, karena kepentingan untuk slot wakil gubernur yang harus melalui Anies Baswedan. Nama kedua partai malah ikut terkena getah padahal bukan kadernya, kan rugi.
Pola ini jauh lebih realistis dan tidak banyak menimbulkan polemik dan ekses politis jalanan, seperti ormas-ormas tertentu yang malah lebih oposan dari oposan dengan pemerintah pusat. Misalnya kepolisian, kejaksaan, atau KPK mengurus Anies, sebagai saksi saja, betapa akan hehohnya mereka berteriak-teriak.
Politik  identitas, dan politik rasis, agamis menjadi tameng atas ugal-ugalannya Anies mengelola Jakarta. Ini sudah dalam sebuah rangkaian skenario. Jika ada tindakan ini, akan ada aksi ini, dan itu sudah ditunggu-tunggu.
Kesuksesan memidanakan Ahok menjadi bahan bagi mereka-mereka yang memang tidak mau belajar untuk maju. Sekali saja sukses selalu akan diulang dan diulang. Â Mengapa? Karena murah meriah dan bisa mendapatkan keuntungan besar. Cara lain tentu perlu modal banyak, belum tentu sukses. Itu yang dimaui para pemilik kepentingan.
Siapa saja pemilik kepentingan? Yang bisnisnya terganggu. Ini sangat mungkin siapa saja, agamanya, sukunya apa, yang jelas ideologinya sama, uang dan materi. Mereka biasa enak-enakan mainkan harga tiba-tiba harus kerja keras dan tertib yo enggan.
Ormas yang sudah dibekukan namun setengah hati. Mereka ini masih menebarkan racunnya dalam semua isu dan keadaan yang ada. Â Soal nama atau orang tidak penting bagi mereka. Yang penting bisa melawan yang menghambat mereka. Perilaku mereka jelas kog dan kembali pada point di atas, akan membuat isu antiagama dan sejenisnya.
Jakarta kembali baik ada harapan, dan tentu waktu yang akan memberikan jawaban, apakah akan sama atau ada perubahan. Miris, sudah jauh ke depan, eh malah mundur lagi. eLeSHa.
