Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... Wiraswasta - biasa saja htttps://susyharyawan.com eLwine

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Jiwasraya, Asabri, dan Politik "Tiji Tibeh", Bagaimana Peran BPK?

17 Januari 2020   19:31 Diperbarui: 19 Januari 2020   06:40 1501
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kemarin, rekan yang dulu menawarkan asuransi, kakaknya agennya, mengatakan mau menutup keanggotaan, karena bapaknya marah, melihat asuransi pelat merah saja kacau. Wajar juga jika khawatir karena memang keadaannya demikian.

Persoalan awalnya keuangan dan kesalahan manajemen, melebar ke arah politis. Sangat menarik dan menjadi bagus bagi perkembangan bangsa dan negara. Mengapa demikian? Bebersih, bukan lagi malah saling belit karena sama-sama memiliki persoalan di masa lalu.

Pernyataan pemerintah jelas membawa semua ini ke ranah hukum. Penegakan hukum baik kejaksaan ataupun kepolisian.

Ada yang menarik mengapa tidak KPK? Dan ada sebagian pihak yang malah cenderung memainkan arah politik. Beberapa hal menarik dilihat lebih jauh.

Demokrat mendorong pansus di dewan untuk mengusut dan menyelesaikan persoalan ini. Reaksi atas pernyataan Jokowi yang mengatakan bobroknya lembaga ini sejak 10 tahun lalu.

Langsung politik baperisme hadir dan menyatakan biar kalau semua balik badan kami tanggung, kata SBY. Menarik, BPK pun mengatakan jika 2006, jelas siapa presidennya, ada rekayasa laporan keuangan.

Petinggi-petinggi era itu pun ramai-ramai menyatakan baik-baik saja. Artinya ada dua pernyataan yang bertolak belakang. Elite dan pejabat masa itu mengatakan baik-baik saja.

Padahal BPK sebagai pemangku dan penanggung jawab audit keuangan, bahkan level kedudukannya ada dalam UUD, bukan semata UU, berarti sangat kuat dan kredibel menyatakan sebaliknya. Benar bahwa orangnya berbeda di 2006 dan yang sekarang, toh lembaganya sama, tugas dan wewenangnya sama, pun pasti ada data di sana.

Miris jika menggunakan kasus ini dalam pansus. Mengapa?

Berapa kali sih pansus itu berdampak dalam penyelesaian masalah? Timbul masalah baru, iya. Apalagi ini yang menginisiasi partai semenjana, bukan pemenang seperti masa lalu. Tidak akan banyak dampak baik dan demi kepentingan hidup berbangsa apalagi rakyat secara langsung.

Jauh lebih realistis mendorong ke ranah penegakan hukum, baik kejaksaan, kepolisian, atau KPK. Jauh lebih menggembirakan jika mereka bertiga lembaga ini melakukan kolaborasi. Bukan hanya memegang kelas lapangan dan memasang badan pada pihak tertentu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun