Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... Wiraswasta - biasa saja htttps://susyharyawan.com eLwine

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Rizal Ramli, Andika Perkasa, dan Kisah Berulang Ratna Sarumpaet

8 Mei 2019   10:52 Diperbarui: 8 Mei 2019   10:59 1613
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Prabowo menang atau kalah bukan kewenangan si perwira. Apalagi jika malah kalah betulan dan itu menjadi dalih atau alasan untuk menjadikan itu sebagai bukti adanya kecurangan. Narasi yang dibangun itu yang menambah potensi masalah.

Jika benar ada perwira demikian sangat bagus gerak cepat KSAD untuk mencari si prajurit. Namun jika tidak ada, pelaporan pada polisi sangat baik untuk membuat negara in menjadi lebih baik dan taat hukum. Ingat ini bukan soal Prabowo menang atau kalah, namun soal bagaimana pertanggungjawaban perbuatan, ucapan, dan juga bermedia sosial tentunya.

Percaya RR atau KSAD?

Apa yang ditakan RR identik dengan RS, susah diyakini potensi kebenarannya, karena beberapa hal berikut;

Narasi besar yang dikembangkan adalah pemerintah gagal menyelenggarakan pemilu baik. Pemerintah sebagai sasaran, karena adanya Jokowi di sana. Padahal KPU bukan bagian pemerintah. Toh tetap saja didengung-dengungkan.

Mau membenturkan aparat dalam hal ini TNI-Polri yang sangat solid mendukung terciptanya pemilu damai dan pemilihan presiden ini berjalan lancar. Pengungkapan lembaga ada indikasi kesengajaan tentunya.  Upaya ini jauh hari sudah dilakukan dan kebetulan kog kelompok yang sama. Ada kisah anggota dewan di Sumut yang sengaja melakukan itu. Jelas ini bagian dari narasi itu.

Jika ini dibawa ke ranah hukum, dan memang sebaiknya demikian, akan lahir dan hampir mungkin bisa dipastikan tudingan kriminalisasi, pembungkaman kebebasan berbicara, dan sejenisnya. Padahal ini menjadi penting sehingga orang bisa berbicara secara bertanggung jawab.

Kebebasan tentunya bukan melanggar hukum. Contohnya mengatakan eh orang itu maling tuh, tangkap saja, tetapi sama sekali tidak ada bukti. Itu pelanggaran hukum. Bedakan mana kebebasan berpendapat dan mana asal bicara. Jangan jadikan asal bicara kemudian berkedok kebebasan berpendapat. Itu sih waton sulaya.

Potensi kemenangan Prabowo itu minim. Susah membuktikan bahwa berita kemenangan dari mereka, dan pihak lain, dalam hal ini Jokowi curang juga sangat kecil. Semua data dan fakta dengan mudah dipatahkan kog.

Indikasi lain dari itu adalah, saling bertolak belakang, satu sama lain apa yang mereka kemukakan. Tidak percaya KPU dan hasilnya, namun kog mendaftar dan taat  jadwal KPU. Mengapa kalau tidak percaya tidak sejak awal, hanya pada ujung yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan saja.

Kebersamaan koalisi juga kacau dengan pendapat masing-masing. Lebih aman dan nyaman dengan hasil sendiri lebih kuat. Ya jelas karena mereka dapat sesuatu daripada ribut rebutan pepesan kosong. Mana ada pemenang  rebutan sendiri.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun