Pilkada DKI, memperlihatkan PKS lebih sahabat daripada PAN, dan itu juga seolah tidak dianggap oleh Gerindra. Ketika lagi-lagi mereka hanya menjadi penggembira, ada celah saat Sandi naik menjadi cawapres, toh belum juga hingga hari ini. Aneh-aneh saja yang dijadikan bahan untuk menolak. Jika rasional mungkin sangat bisa dimengerti, lha ini hal yang jelas dibuat-buat.
Pilpres 2019 pun upaya keras jauh lebih kelihatan PKS daripada PAN, dengan segala daya upaya mereka seperti merak yang menggoda Gerindra untuk diajak dalam gerbong utama. Apa daya kardus mengalahkan segalanya. Ada sembilan nama terekomendasi, dilirik pun tidak.
Taggar 2019 ganti presiden malah hanya menjadi bahan lawakan dan ledekan di mana-mana. Pun belum memberikan dampak serius bagi lirikan untuk yang namanya PKS. Â Untuk level tim pemenangan pun mereka lagi-lagi hanya menjadi penonton setia. Ngilu berkali-kali.
Memaksakan dengan jalur ulama, mengindentikan dengan keagamaan dengan berbagai-bagai cara, pun sama sekali tidak ada perhatian cukup dari Prabowo dan Gerindra untuk sekadar melirik keberadaan PKS.
Memberikan sematan santri milenial, jelas upaya untuk bisa mendapatkan perhatian yang baik, toh sama saja, Jakarta tetap masih belum menjadi milik mereka. Tragis bukan lagi ngilu namanya.
Isu kardus itu memang berhenti begitu saja, namun melihat reputasi mereka kog makin samar terkonfirmasi memang demikian permainan mereka. Ketika PAN dan PKS konon menerima setengah trilyun, itu sangat mungkin separo-separo, mengapa ketika jabatan menteri malah tidak sama begini?
PAN diberi lebih juga karena soliditas mereka lebih rendah dibandingkan PKS. Sederhananya pola pemikiran koalisi 02 ya menyelesaikan anak badung diberi permen atau donat, anak baik didiamkan saja, toh masih ngarep DKI-2.
PKS harus berani bersikap tegas untuk mempertahankan pemilihnya, jangan salahkan kalau kader mulai bosan disakiti dan dikibuli terus oleh rekan koalisi. Jangan diam saja seolah partai kemarin sore yang hanya dimintai ambilin bola terus-terusan. Saatnya ikut main bola juga.
Perhatian bagi pemilih bagaimana perilaku ugal-ugalan menyelesaikan kompromi dengan uang dan jabatan seperti ini, bagaimana diyakini mereka bisa bekerja dengan lebih baik di kemudian hari. Apa yang ada adalah mencari balikan modal dan jangan harap negara bisa menjadi lebih baik di dalam banyak hal.
Kabinet hak prerogatif presiden terpilih, jelas dengan kerja sama dengan parpol pengusung. Aneh dan lucu ketika dulu berteriak-teriak agar profesional, mereka malah lebih dulu menyatakan secara dini dua parpol pengusung saja sudah 13 kursi, belum si pimpinan akan berapa, Demokrat dan Berkarya? Â Mau jadi apa kondisi bangsa ini?
Pengalaman KPK hampir selalu OTT itu orang parpol, bahkan ketua umum, dari Anas, Andi Malarangeng, Jero Wacik, kini Romy, Setnov tahun lalu, apa masih kurang ternag benderang bahwa orang parpol memang masih sangat riskan untuk  jabatan menteri?
