Romy dan Kini Konon Politikus dari Golkar, Piye Jokowi Ki?

Kemarin, lagi-lagi KPK melakukan OTT, usai ketum PPP, pejabat BUMN, eh kini kemungkinan politikus Golkar dari DPR-RI. Belum ada rilis resmi memang, namun jika itu benar ada beberapa hal patut dilihat sebagai sebuah kesadaran bersama dalam konteks kampanye.

Siapapun orangnya, apapun partainya, dan di manapun afiliasi politiknya sangat mungkin terindikasi korupsi, kala politik beaya tinggi menjadi gaya hidup dan satu-satunya cara. Jadi tidak ada kaitan antara pemegang kekuasaan ataupun oposisi.

Jauh lebih mengerikan ketika yang kena OTT itu dari kubu oposisi, narasi yang akan nyaring adalah ah itu kepentingan kekuasaan demi pencitraan calonnya. Atau ah itu sih  kriminalisasi, atau yang lainnya dengan nada sama, mana mungkin kami oposisi memiliki akses seperti itu.

Lebih menakutkan lagi, dan memilih menonton valak atau the nun, dari  pada narasi pembubaran KPK jika pihak seberang pemerintah yang terkena OTT. Apa yang dilakukan KPK hingga kini pada jalur semestinya dan patut diapresiasi, didukung, dan lepaskan dari konteks kampanye.

Korupsi bukan soal kampanye dan persoalan politik, namun bahwa pelaku maling ini jelas tamak karena ekonomi beaya tinggi politik bangsa yang amburadul. Refleksi buat partai politik, bukan untuk KPK atau pemerintah semata-mata. Persoalan bangsa, tidak perlu dijadikan bahan kampanye siapapun, baik pemerintah apalagi oposisi yang setengah data semata di dalam menjadikan itu muatan kampanye.

Apa salah Jokowi?

Jelas tidak sepenuhnya demikian, nalarnya begini, memang perilaku korup baru kali ini terjadi? Semasa pemerintahan sebelum Jokowi, belum ada korupsi nah itu baru boleh salah Jokowi. Toh perilaku tamak, korup, dan tidak kenal batas kepentingan lagi. Nyatanya korupsi merajalela sejak lama.

Apakah tidak ada peran pemerintah untuk mengurangi itu? Jelas ada. Bagaimana KPK suah bekerja keras, OTT di mana-mana, dan malah dituding tebang pilih, ide membubarkan segala, itu upaya baik, banyak, dan tidak kenal lelah, begitu saja nyinyir dan nyinyir masih terdengar.

Yang tertangkap adalah pendukung pemerintah, kemudian pemerintah abai akan itu, ah tidak juga, jadi begini, apakah kalah ada anak yang nakal, kemudian bapaknya sepenuhnya salah dan tidak peduli akan itu. Bisa saja, namun perlu dilihat juga perilaku dan rekam jejaknya selama ini.

Berbeda jika yang terkangkap itu adalah sanak-kerabat, anak, keponakan, atau besan dari Jokowi, bolehlah kalau itu yang terjadi. Bayangkan pemerintahan sebelumnya itu ada besan, menteri aktif dan bagian inti partai yang bersangkutan. Salahkan dengan masif sekalipun karena dugaan ke sana sangat mungkin karena potensi aliran dana ada ke sana.

Sikap dan pilihan kesederhanaan jauh dari perilaku Jokowi selama ini.  Malah cenderung dinyinyiri kalau Jokowi pencitraan, menyulitkan paspamres, dan sejenisnya itu. Kan aneh ketika korupsi untuk gaya hidup mewah dihujat, pun presiden melakukan gaya hidup sederhana dinyinyiri juga, juk karepmu ki apa, Ndhes?

Korupsi itu bukan masalah milik pemerintah, bukan juga urusan partai politik pendukung pemerintah semata. Korupsi masalah bangsa, apapun partainya, apapun labar belakang dan afiliasi politiknya. Semua ada indikasi koruptif dan sangat mungkin baik pemerintah ataupun oposisi. Jadi tidak perlu untuk bahan kampanye apalagi menjelekan pihak lain.

Upaya apapun demi pemberantas korupsi perlu didukung oleh seluruh komponen bangsa. Mau oposisi ataupun dan apalagi pemerintah. Berikan dukungan penuh untuk KPK, kejaksaan, dan kepolisian demi pemberantasan korupsi, jangan malah dicurigai, dituduh ke mana-mana. Biarkan mereka bekerja dengan sepenuhnya demi bangsa dan negara yang lebih baik.

Masalah pada partai politik memang ada dan demikian.  Jadi penting adalah fokus pada partai politik dan pengelolaannya. Mau pemerintah atau eksekutif dari partai politik banyak masalah, tidak heran juga jika legeslatif pun berbuat demikian. Artinya memang masalah ada pada partai politik dan manajemennya.

Tidak perlu lagi menyalahkan siapapun  dalam ranah politik ini, namun salahkan saja tabiat anak bangsa yang gila akan gaya hidup mewah, instan, dan tidak mau kerja kerasa namun mau eksis dan gaya hidup tinggi. Semua elemen dan anak bangsa terlibat.

Hargailah gaya hidup baik, bukan gaya hidup dan kekayaan, mobil mewah, rumah mewah namun asal-usulnya tidak jelas. Ini sangat masih dan sangat umum terjadi di tengah masyarakat. Jangan salahkan kalau korupsi sangat sukar diselesaikan. Ketika maling namun kaya dihargai, dan orang jujur karena miskin dihina-hina. Ini juga masalah yang perlu diatasi.

Syukur bahwa KPK tidak peduli dengan apapun yng dituduhkan pihak yang tidak suka, KPK bekerja dengan semestinya seturut UU, dan telah bekerja fokus pada penindakan perilaku korupsi.  Apapun yang dikatakan yang tidak suka biar saja bak anjing menggonggong, kafilah berlalu.

Akan menggembirakan jika bisa siapa yang menuding KPK tanpa bukti dan dasar bisa dijadikan juga tersangka korupsi seperti pada kasus terorisme. Jika demikian, korupsi bersih bukan semata ide, gagasan, dan wacana.  pemerintahan bersih seperti Singapura dan negeri barat bisa tercapai.

Memang utopis negara tanpa korupsi, namun jangan sampai lebih dominan maling daripada yang bersih. Apalagi selama ini yang bersih sering dimusuhi daripada yang maling. Maling dihargai karena bisa membeli gaya hidup, pemilih, dan hukum sekalipun. Miris.

Terima kasih dan salam