Presiden atau Wapres Militer, Ya atau Tidak?

Militer yang diperlengkapi dengan senjata yang sah secara UU karena memang bertugas untuk mengamankan negara, bisa berbahaya jika sejak awal memiliki gen untuk haus kekuasaan. Mereka bisa menggunakan kekuatan mereka untuk menodongkan senjata yang bisa berabe. 

Kehidupan berbangsa bisa kacau balau karena kekuatan militer yang awalnya untuk mengamankan negara malah bisa menjadi ancaman bagi negara. Di sinilah peran penddikan militer menjadi penting.

Kegagalan partai politik melakukan kaderisasi akhir-akhir ini sangat terasa. Peran pendidikan militer apalagi perwira sangat menggiurkan bagi keberadaan partai politik malas untuk menyomot perwira untuk menjadi pejabat publik politis, dengan cara mengundurkan diri tentunya. Hal ini sangat merugikan baik negara ataupun institusi militer.

Negara jelas dirugikan oleh partai politik malas karena beaya untuk mendidik perwira, kemudian membayar mereka untuk sekian lama, eh dipanen oleh partai politik yang sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi pendidikan dan pembentukan perwira tersebut. Sangat tidak adil juga sebenarnya. Karena mereka hampir selalu ikatan dinas, eh dinikmati segelintir kelompok.

Lembaga militer jelas sangat kehilangan kader yang terbaik, tidak akan partai politik mengambil perwira atau prajurit yang buruk untuk diajukan ke dalam dunia jabatan publik. Apa yang mereka miliki untuk membangun organisasi militer harus "diberikan" kepada partai yang enggan bekerja keras untuk menghasilkan kader berkualitas.

Politikus yang merangkak naik dari level terbawah bisa tiba-tiba tersingkir karena kalah pengalaman dan pendidikan yang memadai sebagaimana militer. Jenjang karir jelas memberikan pengalaman yang mumpuni, dalam dunianya paling tidak. 

Dibandingkan kaderisasi yang sekali lagi tidak pernah ada kesempatan untuk bisa berlatih dan berjenjang melatih dan membina diri dalam organisasi yang benar-benar sebaik militer. Jelas kalah jauh dengan politikus alamiah.

Apa yanag sebaiknya dilakukan adalah, menciptakan kaderisasi  yang baik oleh partai politik. Kerja keras dan cerdas bukan semata mencari jalan pintas dan "menculik" anggota militer yang memang sudah jadi, namun apakah kualitasnya benar-benar teruji, sebenarnya bisa dilakukan penelitian mendalam, apa benar mereka sukses sebagaimana seharusnya, atau hanya tampaknya saja sukses.

Penanaman sikap mental militer untuk memang bercita-cita sebagai perwira dan panglima sebagai cita-cita tertinggi, bukan malah putus tengah jalan demi menjadi bupati, walikota, gubernur, dan presiden. Memang itu hak politik dan hak warga negara, namun jika memang demikian, apa iya bisa diandalkan untuk mempertahankan negara sebagai prajurit?

Militer menjadi pejabat publik juga warga negara tidak boleh mendapatkan diskriminasi. Pengalaman masa lalu juga bukan menjadi pembenar untuk melarang anggota militer menjadi pejabat publik. Satu yang pasti, mereka dididik menjadi militer ya untuk mempertahankan negara dengan cara militer yang sedikit banyak berbeda dengan cara-cara sipil.

Salam