Sangat menarik apa yang terjadi belakangan ini. Intensitas Demokrat dan Gerindra menjalin komunikasi politik sempat terjeda, dan ada kendala yang cukup kuat sebenarnya. Munculnya koalisi keumatan yang dinyatakan kala beberapa elit partai sedang ke Arab, bagi Demokrat itu adalah "inisiasi" Rizieq. Ada peran Rizieq yang dinilai tidak semestinya. Lahirlah gagasan koalisi kerakyatan.
Sangat menarik apa yang dinyatakan salah satu elit Demokrat yang hendak mengajak melihat posisi Rizieq sebagai pemimpin agama, ulama, ketika berbicara politik tidak semestinya menjadi acuan. Ia menyatakan, sebagai pemimpin agama, adalah ketika ada yang melenceng itu menasihati untuk memperbaiki jalannya. Hal yang tepat. Kapasitas seseorang di dalam bidang tertentu belum tentu juga mumpuni dalam bidang lain.
Beberapa hal yang patut dicermati adalah:
Pertama, pernyataan cukup tegas dari Demokrat kali ini jauh dari tabiat Demokrat yang sering main dua kaki itu. Tumben berani tegas menyatakan sikap. Ini hal yang baru. Kalau takut mengambil sikap mereka biasanya diam, entah mengapa kali ini berani. Apakah faktor RS yang membuat mereka berani, bisa jadi artikel lain.
Kedua, sikap cukup berani juga menyatakan kalau RS itu ulama bukan tokoh politik praktis yang perlu menjadi acuan di dalam berpolitik. Ingat ini soal kapasitas berpolitik bukan keulamaannya, meskipun bisa juga ditelaah, toh bukan maksud artikel ini.
Ketiga, tentu banyak yang paham, kapasitas Rizieq Shihab di dalam kegiatan keagamaannya, Â pro kontra pun masih demikian kuat. Dalam politik sama sekali dia bukan apa-apa. tokoh partai bukan, pegiat politik bukan, entah bagaimana banyak bahkan tokoh yang merasa pahlawan revolusipun malah seolah kalah "pamor" kalau bicara keris. Â Apa yang dinyatakan Demokrat ini pada tataran yang pas. Mengajak demokrasi yang semestinya.
Keempat. Memisahkan kapasitas dan peran pokok ini bukan dalam artian merendahkan keilmuan, kepakaran, atau ketokohan seseorang, justru hendak menempatkan pada porsi dan posisi yang semestinya. Politik identitas, apalgi jika mengaitkan dengan semua hal pada agama, sudah akhir berbangsa tidak akan lama. Politik identitas yang mereka mulai, akan mereka akhiri juga. Bagus idenya.
Kelima, Demokrat memang harus menjadi pioner untuk mengembalikan paham kebangsaan yang tidak sektarian, demokrasi campur aduk, karena posisi strategis mereka yang selama ini biasa bersama dengan mereka tidak menjadi blunder bagi hidup berbangsa. Coba kalau PDI-P yang menyatakan, akan menjadi gorengan yang amat merusak.
Apa yang terjadi pada gagasan koalisi keummatan sebenarnya hal yang sangat wajar dan tidak luar biasa. Kebersamaan Gerindra, PKS, PAN, dan tambahan partai gurem PBB itu sudah tidak akan berubah. Hanya soal siapa wakil yang akan diusung dalam pilpres itu saja. PKS dengan sembilan nama, PAN dengan ketua umumnya, dan PBB nampaknya tahu diri.
Jika mengambil kader moncer seperti Anies misalnya, apa yang akan dilakukan koalisi ini pada para pengusungnya. Kompensasi yang cukup menyenangkan pada para pengusung. Tidak ada makan siang yang gratis tetap menjadi model dan pola yang lekat di sini.
Mereka tetap melaju dengan gonjang-ganjing posisi wapres. Tarik ulur juga keraguan karena tidak cukup menjual tetap mewarnai kebersamaan mereka. Tidak mudah juga.
