Pertama, Romi ketua umum P3 secara gamblang menyatakan kalau isu PKI berasal dari Obor Rakyat kisaran pilpres lalu. Dan kiatan PKI ini banyak termasuk etnis Jokowi dan kawan-kawan sejenisnya masif juga lewat penggiringan opini. Meskipun tidak diakui dan itu bukan bagian formal pemenangan, yang jelas mereka tahu.
Kedua, ini pancingan, jika ada yang melaporkan sebagai fitnah, akan dijadikan sumber, presiden baper, pemerintah otoriter, dan sebagainya. Hal yang dengan mudah terbaca dengan gamblang.
Ketiga, meskipun selalu dibantah, hukum peradilan juga tidak membawa bukti dan fakta hukum, namun banyak kisah situs hoax dan ujaran kebencian berkaitan dengan petinggi-petinggi siapa. Banyak yang sudah paham dengan hal-hal ini.
Sikap presiden, barisan pendukung presiden yang membiarkan sudah pada jalur yang tepat. Tidak ada gunanya, banyak cemoohan justru terarah pada pembuat pernyataan, yang menilai sebagai blunder, dan ya segitu levelnya.
Justru Prabowo yang harus bertindak, sebagaimana SBY menegur Roy Suryo, karena perilakunya sangat berbahaya. Bukan menambah simpati pada Prabowo, apalagi keterpilihan, malah membuat orang enggan memilih karena model alur pikir gak karuan begini, bagaimana ketika memimpin negeri. Prabowo bukan Jokowi yang harus bertindak.
Sangat tidak penting istana menjawab tudingan tidak ada dasar-dasar untuk menyimpulkan istana sebagai produsen isu SARA. Jadi biarkan saja, tidak perlu menjadi tanggapan dari istana, yang akan sangat merugikan.
Alangkah jauh lebih berkelas, dan berkualitas, jika wakil ketua partai politik ini membawa apa yang ia tahu, yakini, dan ungkapkan itu ke pihak kepolisian dan dewan jika memang ada bukti valid, fakta yang benar, bukan semata tuduhan asal saja. Â Presiden bisa diganti karena melanggar hukum.
Salam
