Atas nama demokrasi mengatakan pemerintah otoriter, apa coba solusi untuk yang ditawarkan mengenai ujaran kebencian? Atau ormas dan kelompok Antipancasila? Konsensus bersama soal dasar negara sudah final, mengapa bisa berbuat seenaknya sendiri dengan mau mengganti sesuai dengan kehendak sendiri? Bagaimana solusinya menurut pandangan mereka yang lebih baik dan benar. Jangan menjawab itu urusan pemerintah dong.
Suka atau tidak senang, alam demokrasi itu jauh lebih buruk dengan model demokrasi yang sedang terjadi. Apa yang ditawarkan agar menjadi lebih baik, tidak masalah siapa jadi apa atau partai apa menang atau kalah, kalau sistem itu berjalan. Orang yang menjadi pimpinan itu tidak menjadi masalah, sepanjang sistem yang ada baik dan benar.
Semua sibuk dengan orang, sibuk dengan incarannya, namun abai akan apa yang terjadi dengan sistemnya. Sama juga orang ramai dan sibuk dengan sopirnya, sedangkan mobilnya bobrok. Orang itu penting, namun sistemnya jauh lebih penting. Siapapun yang jadi, kalau keadaannya seperti ini, susah untuk beranjak.
Mau berubah bagaimana saat mau membangun dilempari batu dengan kebencian, dengan fitnah dan tuduhan yang selalu saja begitu. Mau berganti tiap bulan presidennya, kalau seperti ini ya tetap akan begini saja. Ini bukan siapa menjadi presiden atau wakil. Namun keadaan bangsa yang memang dirongrong kepentingan, apalagi maling berdasi.
Salam
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
