Sistem yang harus diubah kalau ingin menjadi demokrasi lebih baik dan bermartabat. Tidak bisa mundur dari militer, polisi, atau birokrat hari ini dan boleh mencalonkan ini dan itu. Minimal lima tahun paling tidak untuk bisa berkarir di luar bidang lamanya. Ada pula sudah berkecimpung paling tidak sekian lama di partai, tidak tahun ini di partai A dalam pilkada bupati, bulan depan masuk partai B untuk wakil walikota di tempat lain. Lha ini bukan berdemokrasi, orang cari kerja berarti.
Tidak ada yang salah pindah-pindah partai  sepanjang memang patut dan ada alasan yang sangat jelas, ideologi misalnya. Lha di sini dipecat karena susila atau maling di partai A di partai B menjadi petinggi seolah kasus kemarin tidak ada. KPU dan perangkat perlu menyusun program demi lebih baiknya demokrasi dengan hal-hal yang mendasar demikian.
Repotnya, partai politik tentu enggan membuat UU yang mengalungi leher mereka dengan tali gantungan. Kepanjangan tangan mereka di parlemen tentu enggan membuat perangkat yang lebih baik dari yang ada. Mudah dan murah kog, mengapa harus susah-susah.
Apakah mau terus seperti ini, apalagi kampanye hitam saja yang menjadi andalan dalam berkontestasi. Jangan harap membaik jika model potong kompas dan comot sana sani masih menjadi andalan.
Salam
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
