Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... Wiraswasta - biasa saja htttps://susyharyawan.com eLwine

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat, Positif dan Negatifnya

29 Agustus 2017   10:49 Diperbarui: 29 Agustus 2017   21:43 869
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Tabiat, mental, bahkan budaya korup. Hal ini bukan soal dana minim, namun mentalitas. Lihat saja absensi yang banyak bolong di kantor dewan. Gaji sangat tinggi, toh tidak menjadikan mereka rajin bekerja di dewan. Malah dalih katanya datang ke konstituen,  padahal kan ada waktu khusus untuk sidang dan ke daerah pemilihan. Malas. Jangan salah mengartikan korupsi hanya pada ranah uang dan anggaran saja, namun waktu dan kinerja buruk juga korupsi dalam arti luas.

Minim Prestasi Kaya Kontroversi

Mengatakan pengawasan namun intinya justru menekan. Apa beda preman dengan dewan jika demikian?  belum lagi rutin meminta adanya gedung baru. Setiap awal Agustus dewan hanya ribut soal  gedung baru. Padahal selama ini jelas tidak ada prestasi yang mereka berikan, pembahasan UU hanya masih jauh dari janji sendiri.

Kaderisasi Asal Comot

Selama ini  apapun jabatannya, anggota dewan, menteri, atau pesohot lain kalau ada pilkada akan dibajak karena tenar. Mereka miskin inovasi untuk menghasilkan kader terbaik dari proses berdinamikan di dalam partai politik. Kemampuan menyomot jauh lebih mengemuka partai politik daripada menghasilkan kader terbaik sendiri.  Berapapun banyaknya partai politik, sama saja.

Pembatasan Partai Politik

Partai politik banyak masalah daripada manfaatnya. Banyaknya parpol bukan jaminan makin baiknya demokrasi di Indonesia. Pembatasan partai politik akan sulit melihat dana yang menggiurkan di depan mata. Makin sulit karena kepentingan orang-orang yang ingin ikut nyaman dalam bergelimang uang atas nama dana parpol.

Pengawasan yang Masih Lemah

Kelemahan baik BPK, atau penegak hukum lainnya.  bagaimana tidak penyelenggara negara saja masih banyak maling dan bolong, apalagi ini partai politik yang bisa saja berlaku semau-maunya. Entah bagaimana mekanismenya untuk memperbaiki keadaan ini. Apalagi jika pengawasnya dewan, sama juga paedophil diminta merawat anak-anak. Apakah penegak hukum cukup mampu mengawasi dan menindak pelaku-pelaku curang apalagi partai politik.

Penegakan hukum, pendidikan karakter, dan pemahaman agama bukan sekadar pengetahuan sangat mendesak. Dana besar bukan jaminan perubahan sikap. Ini bukan masalah dana kecil, namun karena mentalitas tamak yang tidak pernah merasa puas dan cukup.

Salam

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun