Salah satu capres atau cawapres yang gencar melakukan sosialisasi HT dengan Perindonya seolah menembus jalan buntu. Tiga televisi grupnya dan media di bawah kelompok MNC gencar mengampanyekan kegiatan HT dan Perindo. Mars Perindo malah jadi lagu wajib yang dihapal anak-anak mengalahkan lagu Indonesia Raya.
Ambang Batas di dalam UU Pemilu sudah diketuk, posisi sulit membuatnya bermanufer dengan mengatakan kondisi perpolitikan seperti ini Jokowi akan susah dikalahkan di 2019 dan menyatakan dukungan bagi Jokowi pada ungkapan berikutnya.
Beberapa elit partai politik beragam menyikapi hal ini. Ada yang mengatakan tidak signifikan  karena Perindo bukan partai berkursi di parlemen. Jika demikian toh PKPI, PBB tidak berkursi mereka juga diperbincangkan. Lebih jauh bukan soal dukungan ke Jokowi dan menghindarkan diri dari selama ini bertautan dengan calon lain.  Beberapa hal sangat menarik dilihat.
Kasus Hukum yang Membelit Ketua Umum
Kasus hukum yang bolak-balik membuat ketua umum HT ke kejaksaan tentu menyita perhatian, energi, dan beaya. Tidak hanya satu dan sekali selesai kasus yang harus dihadapi. Beberapa kasus yang belum ada ujung pangkalnya. Tidak heran beberapa pihak dan pengamat mengatakaan ada deal soal ini. Artinya bahwa dukungan kepada Jokowi akan menggugurkan kasus hukum HT. Apakah demikian? Waktu yang akan menjawab. Kebiasaan presiden juga tidak membuat kasus hukum sebagai sarana tawar menawar dalam politik. Kasus hukum di kejaksaan, bukan sebatas kasus politis. Meskipun tuduhan kriminalisasi menguar dalam kasus HT.
Aspek Bisnis dan Ekonomis
Sebagai penguasa media, media HT cenderung menyerang, memberitakan secara negatif pemerintahan. Dulu, sebelum pilpres masih lumayan ada kolega bersama Bakri Grup dengan corong utama TV One dan pendukung ANTV. Kecenderungan Bakri yang sudah tergeser jauh dari pusat perpolitikan, membuat TV One juga berpaling. Pilihan pragmatis mereka meninggalkan kesenangan mereka sebagai televisi berita. Artinya Grup MNC saja yang menjadi corong kelompok oposisi. Apa yang didapat? Tentu hitungan politis lagi, mereka tidak dapat apa-apa secara signifikan. Ditinggalkan pemirsa dan iklan jelas mereka rugi. Belum lagi media cetak mereka juga banyak menghadapi kasus tuntutan dari eks karyawan.
Aspek Politis
Soal politik memang tidak berpengaruh banyak, hanya soal kenyamanan dan rasa tenang di dalam  kebersamaan dan ramai-ramai. Mereka toh belum terbukti bisa meyakinkan untuk menambah kekuatan dan amunisi di Senayan atau kabinet. Nuansa uang di dalam pilkada DKI jauh lebih kuat daripada politis dan tindakan politik lainnya. Mereka juga belum menyajikan tampilan politik yang baru, elok, menjanjikan, dan memberikan harapan. Apa yang ditampilkan Hary Tanu sebagai representasi Perindo masih sangat lemah. Tidak jauh dari apa yang sudah dicapai bersama Wiranto-Hanura di masa lalu. Apa yang disajikan malah jadi olok-olokan soal etnis, soa agama, soal kebersamaan dengan radikalis. Bukan soal rasis namun betapa ras dan agama itu bagi pribadi Tanu malah bermain dalam ranah politis.
Keuntungan dan Kerugian bagi Joko Widodo
Hampir tidak banyak bagi pencalonan Joko Widodo, karena selama ini dan ke depan Perindo belum bisa menjanjikan apa-apa. siginifikasinya sangat lemah. Kurang masuk akal jika kasus hukum HT dipetieskan demi dukungan kepada Jokowi. Merugikan secara politik jelas iya.
Keuntungan secara tidak langsung hanya pada pemberitaan soal apa yang menjadi capaian pemerintah. Selama ini memang cenderung lebih negatif apa yang ditayangkan grup MNC. Contoh konkret mereka akan membesar-besarkan kenaikan harga daging, tanpa mau peduli setengah matinya mentan mengusahakan beras bisa swasembada. Atau provokasi dalam cerita hiburan mereka bisa berkurang. Bagaimana membuat isu kenaikan harga, banyaknya penggangguran dalam sinetron yang begitu banyak penggemarnya. Hal ini sepele tampaknya, tapi bisa saja menjadi besar karena orang sepotong mendengar naik harga di pasar ikut-ikutan menaikan harga.
Beban bagi presiden jika kasus hukum yang menjeratnya dipetieskan. Pemerintah membuat standart ganda dan tuduhan kriminalisasi terkonfirmasi benar. Tentu sangat mahal harga yang harus dibayar di tengah isu-isu tidak berdasar dengan mudah bisa berhembus.
Kenyamanan kelompok oposisi yang bersama-sama di pilkada Jakarta  tentu goyah. Meskipun tidak berkursi dan memiliki anggota yang belum terbaca dengan valid datanya, toh sebagai sumber uang tidak bisa dipinggirkan. Salah satu kekuatan finalsial sudah mundur, tentu beban berat jika melihat model kampanye mereka selama ini hanya menggunakan kampanye antitesis, pemberitaan berulang, dan  pasukan media sosial yang tentu tidak murah. Belum ada model kampanye baru yang kelihatan, menjelekan rival, menyerang pribadi, isu dan fitnah, kan sudah dimulai.
Sedikit buruk sangka, dana untuk radikalis juga berkurang. Susah melepaskan soal uang dengan kelompok ini, bagaimana mereka terbelah soal kasus HT, artinya tidak berlebihan bisa saja mereka dapat dana dari HT. Jika HT menyeberang mereka berkurang penyokong dananya.
Salam
