Jika kali ini KPK kalah, habis sudah, pansus mendapatkan momentum. Pemerintah juga bisa dipastikan terkena imbas yang tidak mudah. Sebaliknya, jika KPK tidak gentar dan berani maju terus dengan segala risiko, tentu KPK makin mendapatkan dukungan rakyat, secara tidak langsung pemerintah memperoleh dukungan lebih baik di kemudian hari.
Dukungan Golkar kepada Jokowi bisa berubah, sejalan dengan apa yang akan terjadi jika ganti ketua umum. Pemilu memang masih cukup jauh namun tentu membuka banyak peluang bagi calon potensial. Dukungan Golkar menjadi kembali terbuka bagi calon lain.
Golongan Karya berpotensi kembali terombang-ambing di dalam perebutan kekuasaan lagi. Faksi di dalam tubuh Golkar masih tetap sama kuat, banyak, dan tentu penuh dengan kepentingan. Waktu dua tahun kurang bisa menjadi waktu untuk menentukan siapa mau jadi presiden. Ketua umum dengan kepiawaian bisa membuat warna bisa berbeda, bisa juga menjadi calon presiden atau wakill presiden yang potensial.
Pansus KPK makin keras melakukan perlawanan karena "orang" kuat saja kena, apalagi yang hanya pengikut dan orang biasa-biasa saja. Semua tentu paham siapa saja yang sudah tersebut dalam kasus ini. Padahal mereka juga ada di dalam pansus.
KPK makin tersudut apalagi jika berkaitan dengan dewan. Kinerja mereka yang berani memang disukai rakyat, namun tentu tidak menjadi populer di mata anggota dewan. KPK harus siap sedia dalam segala kondisi baik hukum, hukum jalanan seperti di alami Novel atau Tama S. Langkun, ataupun ewes-ewes irasional yang terjadi.
Biarkan proses hukum berjalan, jangan ada intervensi politik, apalagi jika jalanan seperti demo berjilid-jilid. Saatnya negara dengan seluruh jajarannya bebersih. Sudah terlalu lama negara ini dikelola oleh bandit-bandit demokrasi yang tidak pernah peduli dengan keadaan bangsa dan negara.
Politikus tamak perlu dihentikan apapun risikonya. Hal ini tentu tidak mudah, memalukan, dan sangat berat bagi KPK untuk memutuskan. Reaksi berlebihan, tidak patut akan terjadi sebagaimana kemarin kala akhirnya terbentuk pansus angket KPK. Hampir dimungkinkan potensi "keriuhan" lebih besar dan hebat akan terjadi.
Pemiskinan maling berdasi sangat mendesak dilakukan, agar pejabat tidak lagi main anggaran demi kepentingan sendiri. Berapa saja uang negara yang harusnya untuk membangun bangsa dan negara habis untuk kepentingan diri dan kelompok.
Apakah ini masih juga akan menjadi pembenaran pelemahan KPK? KPK gegabah, KPK sewenang-wenang, dan seterusnya seperti biasanya?
Salam
