Trotoar di Antara PKL, Pengendara Motor dan Pejalan Kaki

Berjalan kaki di kota, terutama kota menengah seperti orang asing dari planet lain. Berjalan kaki hanya menjadi sebentuk gaya hidup dan berolah raga di akhir pekan. Kurang sekilo meter saja, sudah naik angkutan umum, atau kendaraan pribadi. 

Pergeseran gaya hidup yang diperparah dengan bahu jalan yang tidak ada (di daerah-daerah), kalau kota ya trotoarnya hilang, kalah oleh pemotor, tidak jarang pos polisi, atau jadi lahan parkir, dan sebagian besar menjadi lahan dagang K-lima alias PKL. 

Pemotor yang ngamuk ini kan bukan barang baru, semua sudah lupa akan kisah anak di Semarang yang setiap sore mengusir pemotor yang di trotoar, padahal dulu heboh, kini heboh dengan kasus yang identik, tanpa perubahan sikap.

Kemauan bersama lintas lembaga

Bagaimana trotoar dibangun baik, eh polisi mendirikan pos di sana. Jelas ini menyalahi penggunaan yang namanya trotoar. Lihat saja sepanjang jalan yang dilalui. Sekarang banyak daerah ada sistem bus trans, lebih parah lagi, karena jalur pejalan kaki itu dijadikan halte. Ada ruas yang hilang karena terhalang halte. 

Kemauan untuk menegakkan aturan sangat lemah. Pemotor termasuk polisi, dishub sendiri, dan aparat yang lain saja malah menjadi pionir melanggar aturan. Bukan semata trotoar lho. Ada pula sebuah kota yang sepanjang jalan itu sama sekali tidak ada jalur pejalan kaki, semua pinggir jalan itu jadi taman. Indah dan bagus, penuh warna-warni tanaman, lha pejalan kaki ke mana? Satu dua yang masih berjalan kaki akhirnya di jalan raya dengan menyabung nyawa karena ada bus antar-provinsi, motor, dan mobil pribadi yang lewat di sana.

Sikap tegas yang Lemah

Hampir semua hal karena hukum tidak tegas. Bisa karena suap, bisa karena mengedepankan ranah rasa. Kasihan, kan tergesa-gesa biar saja. Coba lihat beberapa pedagang kaki lima itu, awalnya kan hanya meja kecil, karena didiamkan jadi warung kecil, dibiarkan jadi warung permanen, nambah lagi tetangganya, dan jadi besar. 

Termasuk pemotor, awalnya mereka mencoba-coba karena tidak ada tindakan, lama-lama jadi ajang potong kompas. heboh kalau sudah besar, ini sama juga membuang putung rokok ke hutan di musim kemarau, ah kan hanya asap, nanti saja, setelah jadi api ada angin, habis semua. Hukum tidak lagi mampu. 

Fenomena yang ada di mana-mana, dan ramai hanya sesekali. Pedagang kaki lima pun akan geger ketika merasa nyaman, sudah banyak pelanggan, dan tidak lagi mau ditertibkan, merasa tidak bersalah dengan dalih sudah sekian lama.

Upaya yang bisa dilakukan sebenarnya banyak, hanya soal kemauan

Kesadaran bersama. Jalanan pasti akan macet, maka bangun lebih awal dan berangkat lebih cepat. Jika semua menyadari demikian, tidak perlu melanggar hak orang lain. Demikian juga jika balik, menundak sejenak toh tidak ada yang hilang. 

Bisa dengan kegiatan produktif di tempat yang nyaman misalnya. Untuk pedagang K-5 kesadaran bahwa pembeli akan datang tanpa harus merugikan pejalan kaki. Toh banyak upaya pemerintah untuk membuatkan tempat jajan yang lebih baik dan menarik. Soal kesadaran.

Penegakan hukum. Hukum tidak mesti kurungan atau denda. Namun terapkan dengan jelas dan tegas. Tidak karena ada pelindung atau pemotor dengan tanda khusus tidak berani melarang atau menindak. Toh retribusi di warung K-lima itu pun ada, lha aneh lagi bukan melanggar hukum pun bayar retribusi kok. Jika aturan ditegakkan sesuai peruntukan dan aturan semua bisa lancar.

Kemauan Pemerintah. Jalan-jalan luar kota sekarang cenderung tidak ada bahu jalan. Semua aspal, cor, dan langsung got. Artinya, tidak ada tempat untuk pejalan kaki. Bagaimana menata jalan saja tidak bisa apalagi menata daerah dan negara. Bukankah harusnya ada bahu jalan, ada tempat untuk pejalan kaki, atau tempat untuk menepi jika ada kerusakan. Dilebarkan seberapa pun jika tidak mau taat mana bisa cukup dan lancar. Belum lagi parkir sembarangan.

Pemanfaatan komunitas. Selama ini justru komunitas itu bukan memberikan efek baik, namun malah seolah raja jalanan. Tidak semata moge yang pamer, bahkan selevel motor biasa pun arogannya tidak beda karena banyak teman. Pakai mereka untuk kampanye lalin baik. Cabut keanggotaan atau SIM jika naik ke trotoar dalam berapa kali misalnya. 

Termasuk komunitas alat transportasi online. Tentu akan sangat membantu jika ada kemauan bersama. Lembaga-lembaga negara, ASN, apalagi polisi dan tentara, serta dinas perhubungan. Coba jika mereka menjadi pioner, bukan malah pelanggar utama, negara tertib bukan tidak mungkin tercipta.

Kantor-kantor pemerintahan, rumah sakit, tempat perbelanjaan umum, jalur pejalan kaki sama sekali tidak ada, atau kalau ada sangat tidak representatif, paling tidak kantor pemerintahan membuat contoh sehingga bisa menjadi model dan demikian pun di jalanan kota-kota. Apa itu sulit? Jelas saja tidak, kembali soal kemauan.

Bangsa bisa dinilai dari ketertiban jalan raya. Jangan heran bangsa ini kacau balau karena jalanan dan perilaku di jalan pun demikian adanya.

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H