Harapannya adalah bahwa hal ini cuma kesalahan teknis pengetikan, bukan sebentuk sabotase dan  upaya menjadikan Penistaan Agama jilid kedua. Namun perlu disikapi dengan serius agar kejadian tersebut tidak perlu terjadi lagi.
Ke depannya agar tidak menjadi masalah yang tidak menghabiskan banyak energi, agar bisa diiyakinkan kalau segala sesuatunya telah benar dan baik, seminimal mungkin adanya kesalahan. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu saja pintu terakhir sebelum tangan pejabat ada di orang yang bisa dipercaya tidak main dua kaki atau agen ganda. Â Jika itu benar sebentuk sabotase berarti,
Satu, reformasi birokrasi jelas belum berjalan dengan semestinya. Karena draf sudah diganti namun SK jadi masih salah seperti sebelum diedit, apa beda draf dan jadi belum ada jika demikian. buat apa berpanjang-panjang biro atau meja jika hasilnya masih saja sama.
Dua, ada agenda dari bawahan bisa karyawan biasa, staf, atau malah pejabat yang gerah dan ingin membuat Ahok tersingkir. Selama ini energi yang dipakai untuk Ahok jilid satu itu sia-sia. Hanya menghambur-hamburkan uang, tenaga, pikiran sia-sia. Coba apa hasilnya? Sama sekali tidak ada bukan? Tidak perlu terulang baik di Jakarta ataupun daerah lain tentunya.
Tiga, pertanggungjawaban moral rendah termasuk pertanggungjawaban hukum. Hal sepele seperti ini harus diusut dan diselesaikan dengan tuntas sehingga tidak akan ada pegawai yang bermain-main dengan tugasnya. Ini sepele namun bisa menjadi luar biasa.
Empat, sumpah dan janji jabatan hanya seremoni tanpa makna. Bagaimana orang bisa lupa akan sumpahnya jika membuat dan menjalankan tugas saja seperti ini? Bukan tidak mungkin masih akan ada lagi upaya yang mirip.
Revolusi mental mendesak dilakukan, sehingga bukan soal sosok namun sistem yang bekerja baik. Siapapun pemimpinnya tidak berpengaruh pada kinerja, jika sistem yang berjalan. Selama ini masih tergantung siapa pemimpin itu bukan sistem yang bekerja.
Jayalah Indonesia!
Salam
