Bokep dan JPO Roboh, bagi Paslon dan Jakarta
Menjelang pilkada ada-ada saja kejadian yang tragis dan ironis. Pertama tragis soal JPO roboh, tentu prihatin bagi korban, namun dari sana ada sebuah pernyataan dari musibah itu, meskipun ada yang menyalahkan gubernur, namun ada yang jauh lebih mendasar lagi. Kedua soal bokep yang bisa nyelonong ke videotron, lagi-lagi gubernur yang kena. Bagi yang tidak suka Ahok tidak perlu jingkrak-jingkak, dan bagi yang suka Ahok juga tidak perlu girang dulu, nyantai saja.
JPO roboh, wah ini PR besar yang ternyata tertimbun di antara begitu banyak masalah di Jakarta. Angkutan umum massal yang dibuat bancaan sehingga banyak terjadi kecelakaan, terbakar, ngadat, mogok di jalan, ujung-ujungnya ketahuan karena banyak tangan main di sana. Soal harga dan spesifikasi kendaraan yang tidak sesuai, ketahuan dan dibenahi. JPO seolah terpinggirkan bukan dalam arti tidak peduli, belum tersentuh. Ingat masalah Jakarta yang begitu kompleks, hampir semua bisa jadi lahan malk dengan dasi atau tanpa dasi. Makam fktif pun baru terungkap. Masalah JPO yang kacau balau seolah menyentakkan ada masalah di sana. Sayang memang harus dengan korban dulu.
Bokep, ini juga jadi ketahuan soal kontrak dan sebagainya. Video tron yang sepele kelihatannya namun membawa akibat yang berkepanjangan. Artinya Jakarta ini banyak masalah yang perlu ditangani, jangan malah saling membully dan menyalahkan pihak lain. Sinergi untuk memperbaiki.
Maaf, berkah bagi Jakarta paling tidak Ahok masih setahun memimpin memiliki kesempatan untuk mengobrak-abrik hal-hal ini. Bukan hendak mengatakan bahwa kejadian itu berkah bukan namun ada hikmah bahwa makin banyak hal yang harus diatasi.
Ini lepas soal siapa salah dan siapa yang harus bertanggung jawab. Namun bahwa masalah demi masalah Jakarta itu selalu saja karena pembiaraan. Â Pembiaran karena adanya uang yang bisa dipetik dari sana. Susah kalau selalu saja berkutat untuk mencari-cari siapa yang salah, toh nanti juga akan berhenti pada operator, penanggung jawab lapangan. Hal yang jauh lebih mendesak adalah birokrasi bobrok yang telah menjadi gaya hidup di negeri ini.
Abai dan tidak bertanggung jawab. Atasan biasa saja melihat kejadian demikian, paling banter akan menyalahkan bawahan yang tidak bisa berbuat banyak. Hal ini yang perlu diubah, apakah ini baru kali ini? Jelas saja tidak. Namanya pembiaran, termasuk perawatan dan pengawasan.
Sikap kritis yang lemah dari para pejabat. Entah mengapa pejabat itu seolah mati daya kritisnya, ada kejadian di depan mata pun akan menjawab bahwa sudah sesuai prosedur, sedangkan apa yang dikatakan prosedur itu belum tentu dijalankan sebagaimana seharusnya. Contoh pengecekan sebluan sekali iya dilakukan, soal mengeceknya baik dan benar tidak menjadi pertimbangan. Apa tidak melihat adanya masalah jebol itu bukan tiba-tiba lho, ada nrathak,retakan, ada celah, dan akhirnya baru ambrol.
Mudahnya melemparkan tanggung jawab dan tidak memiliki hati dalam melihat banyak kejadian. Di sinilah letak adanya hati atau tidak di dalam memimpin. Bagaimana tidak merasa bersalah, bertanggng jawab dan memiliki hati, jika maling spesifikasi sehingga terjadi kecelakaan, yang penting dapat upeti. Hal ini ada di mana-mana.
Mengapa itu semua terjadi?
Pejabat itu profesi bukan pengabdian. Pengabdian bukan berarti tidak mendapat gaji dan bekerja sosial namun melakukan dengan jiwa pengabdian dan hati. Mengerjakan bukan hanya sesuai protap dna job desksaja, namun jauh lebih kritis dan mendalam. Semua itu tentu tahu sejak lama bukan malah tiba-tiba. Jika bukan semata cari uang, semua itu bisa diminimalkan kog. Malah lebih banyak cari uang sehingga abai akan merugikan pihak lain, dan itulah yang terjadi.
