Jangka pendek sangat menguntungkan yang mendirikan berkaitan dengan politis pilkada. Sisi lain bisa dengan gamblang dibaca sebagai penguasa keji sehingga merugikan banyak pihak yang hidup di sana. Memang kampanye strategis dan seksi, murah lagi, namun untuk jangka panjang bagaimana?
Mengatasi urbanisasi akan semakin sulit, pihak yang menggunakan isu ini sebagai bagian kampanye. Ingat soal kawasan hunian liar itu berkaitan dengan urbanisasi, yang akhirnya juga menyangkut penggunaan jalur hijau sebagai hunian, yang tidak jarang menggunakan bantaran sungai sebagai tempat hunian. Hal ini bukan hal yang sederhana.
Banjir berkaitan dengan hunian liar dan tentu urbanisasi. Bagaimana dijawab oleh “pengguna” keuntungan dengan kasus seperti ini. ini bukan hal yang kecil dan sesederhana kelihatannya. Apalagi justru seolah mendapatkan angin segar bahwa ada “pembela” yang memberikan legitimasi atas pilihannya selama ini. Bagaimana jika nantinya menjadi gubernur gantian? Apa yang menjadi jawaban atas pemerintahannya yang ada?
Tentu ranah itu pada soal etis bukan benar dan salah. Politis jauh lebih besar berperan di sana. Apakah ini tulus? Itu hanya pihak yang bersangkutan dan Tuhan yang tahu dengan baik. Namun bisa dibaca dari rekam jejak dan apa yang diberikan, itu memberikan manfaat bagi semakin banyak orang atau tidak.
Rekam jejaknya tidak perlu jauh-jauh bertahun lalu, hanya di kisaran tahun saja. Di mana pribadi ini ketika ada penertiban yang lalu-lalu? Tiba-tiba kali ini menjadi penolong yang datang dengan ringan tangan. Apakah pernah merasakan susahnya hidup di tempat yang sewajtu-waktu bisa ditertibkan, atau kebanjiran sehingga tidak mudah untuk tidur nyenyak? Mengapa tidak mencarikan pekerjaan sejak dulu. Jika dia mengatakan akan bekerjasama dengan asosiasi yang ia kenal baik, apa baru kenal? Kan tidak.
Apakah hidup di daerah seperti itu pantas dan baik? Jika dinyatakan baik, bagaimana pertanggungjwaban atas perintah UU yang menyatakan menyediakan ruang terbuka hijau 30%, sedangkan kawasan yang ditata adalah kawasan yang masuk dalam aturan tersebut? Sepakat bahwa kemanusiaan itu segalanya, namun tentu kemanusiaan itu tidak lepas dari keadilan bukan? Bagaimana demi sebagian kecil namun merugikan seluruh kota karena akibat jangka panjang yang jauh lebih besar.
Bahasa Pak Harto adalah berkorban demi pembangunan, ini jika tergusur seperti jalan tol yang dibayar sangat mahal. Jika lahan itu bukan miliknya, mengganggu ketertiban umum dan merugikan banyak pihak, ini bukan berkorban namun perlu sadar untuk bukan mencari enaknya sendiri. Apakah hal ini membawa kebaikan banyak orang atau hanya sepihak atau sdikit kelompoknya?
Membantu itu harus dan sepakat untuk mengulurkan tangan bagi yang sedang kesusahan, namun bukan berarti bahwa harus membuat pihak lain dibaca sebagai jahat dan kejam. Masukan, bantuan bisa dilakukan dalam bentuklain dan lebih berkelas dengan cara yang lain dan berbeda.
Pilihan in justru sangat merugikan bagi pihak Sandiaga, bagaimana cara yang sangat ketinggalan zaman itu tentu tidak lagi di Jakarta. Pakai lagi pola lama yang sudah dihapal dalam benak bangsa ini. lebih baik menyewa ahli komunikasi dan kampanye daripada menggunakan model lagi-lagi seperti ini. ini bomm waktu yang dia tanam jika ia menang.
Salam
