Sistem pemerintahan yang mendua
Ribet memang soal sistem pemerintahan bangsa ini, katanya presidensial, namun parpol malah jauh lebih berkuasa. Legeslatif bisa mengancam-ancam, kekuasaan parpol bisa di dua kubu, bahkan yudikatif pun diatur-atur. Lebih kacau lagi parpol miskin kader yang potensial dan berkualitas, namun hanya mengandalkan kekuatan. Hal ini perlu ditegaskan untuk memilih, jadi sama-sama bermartabat antara menteri dan dewan, selama ini dewan kalah jauh kelasnya, bahkan ada DPR pusat pun rela mencalonkan diri menjadi pecundang di pilihan walikota, ini kan ironis.
Apa yang harus dilakukan?
Penyederhanaan parpol. Persoalan selama ini ada karena parpol yang begitu banyak. Penyederhanaan bisa membuat parpol lebih berkualitas, tidak saling bajak kader, dan menjanjikan lebih kompetitif parpol, negara lebih beruntung.
Pendidikan politik, martabat yang sama cuma peran yang berbeda sehingga antara eksekutif dan legeslatif tidak ada yang merasa lebih dan kurang. Selama ini eksekutif lebih menjanjikan, lebih prestisius, dan tentu lebih bisa memberikan materi.
Masing-masing bekerja secara profesional, jika demikian akan lebih memajukan bangsa dan negara ini, bukan malah demi kemegahan diri sendiri dan kelompok. Birokrasi ini memang jauh dari ideal karena sekian lamanya bekerja seadanya, dan dipaksa untuk bekerja dengan cara yang baru, apa yang mereka sajikan malah menghambat, merusak sistem, dan tidak heran jika menjadi beban bagi kementerian.
Presiden tentu memiliki pertimbangan tersendiri dan itu hak sepenuhnya presiden. Pergantian bukan sebuah hal yang luar biasa, sepanjang semua menghayati sesuai dengan posisi masing-masing.
Salam
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H