Empat, kembali sampai berbuih, soal UU Pembuktian Terbalik bagi penyelenggara negara. Sama sekali belum pernah ada wacana, gagasan, dan ide selain dari Gubernur Ahok soal hal ini. mengapa ini tidak mereka lakukan? Kembali praduga bersalah bahwa para calon dewan dan pimpinan daerah ini penuh dengan kebiasaan seperti ini. Uang mereka  sering tidak jelas dari mana dan tiba-tiba menjadi jagoan baru di kancah politik.
Refleksi dan Evaluasi  untuk  Demokrat
Sangat parah model Demokrat yang dipakai selama ini. Bukan semata tidak pernah jera, juga seolah biasa saja, paling-paling akan mengatakan itu hanya oknum, bukan kebijakan  partai, dan semodel itu saja. Padahal ini adalah petinggi-petinggi yang sangat dekat dengan Pak Beye. Respon yang ada adalah selesaikan secara hukum, proses hukum, dan dipecat dari partai, mengapa tidak pernah berhenti? Apakah berlebihan jika mengapa mereka berani-beraninya menghianati jargon sendiri?
Pembiaran. Sikap kerasnya hanya keluar dan ke dalam sama sekali tidak, maka para kader menilai hanya sial dan apes kalau ketangkap baik KPK, kejaksaan, atau polisi. Jika demikian tragis banget parpol demikian. Maling kalau gak ketangkep adalah sah, jangan-jangan juga untuk bea partai lagi.
Dukungan. Sedikit berlebihan, kalau mengatakan partai mendukung maling untuk organisasi, namun bisa saja demikian. Jangan kaget pimpinan kepala daerah, menteri, anggota dewan sebagai ATM partai bagi partai tidak berkuasa. BUMN bagi partai penguasa, jangan lagi hal demikian terjadi. bolehlah saweran,namun tentu dengan uang yang baik dan sah. Jangan memberikan makan anak-anak uang dari maling bukan karena keadaan namun karena tamak dan tidak rela uang sendiri untuk organisasi.
Harapan sekarang adalah tidak ada lagi khabar maling uang rakyat dan maling yang jadi pemimpin negeri ini. Janganlah dikenal sebagai negeri para maling jika demikian ini.
Salam
