Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pandangannya tentang tata kelola DKI Jakarta saat berkunjung ke kantor Tribun Network di Palmerah, Jakarta, Jumat (11/3/2016). (TRIBUN/DANY PERMANA)Pilkada DKI memang masih setahun lagi. Perang urat syaraf dan memutus urat malu telah merajalela bak esok pagi pemilunya. Calon pasti belum ada, namun kampanye dalam berbagai bentuknya telah mewarnai media, baik media cetak, online, ataupun media sosial. Mulai dari pujian setinggi langit, hingga hujatan sedalam samudera telah tersaji.
Salah satu bakal calon yang paling getol mencari dukungan adalah Yusril. Menarik mengira-ngira seperti apa gaya kepemimpinan dan kebijakan yang akan diambil dengan melihat sepak terjangnya selama ini. Persoalan selama ini di Jakarta adalah macet, banjir, perumahan kumuh dan liar, serta kinerja birokrasi yang amburadul. Benar bahwa sikapnya saat ini belum tentu terjadi di era kepemimpinannya.
Pertama soal macet. Sama sekali Pak Yusril belum menyajikan baik janji, koreksi (cacian) ataupun kritik akan masalah ini secara eksplisit. Bisa saja dia mengambil jalur yang sama dengan gubernur sekarang. Soal angkutan massal, soal jalan, soal 3 in 1, dan belum terdengar menjadi bahan Yusril untuk unjuk gigi.
Kedua soal perkampungan kumuh dan liar, sungguh menarik ketika beliau mengambil jarak dan bahkan berseberangan dengan slah satu calon terkuat dan gubernur saat ini. Beberapa tempat yang direlokasi gubernur dia bela mati-matian, dan bisa menjadi masalah di kemudian hari. Begini, jika Ahok kalah, apa mampu Pak Yusril menertibkan tempat yang pernah ia bela mati-matian. Bisa ada dua pilihan. Satu, ia dengan segala jasa yang diberikan mengajak mereka pindah, entah apa yang mau dipakai, kalau rusun tentu malu, mosok nyontek apa yang pernah ia tentang.
Jika malu untuk menertibkan, harapan untuk Jakarta lebih manusiawi kembali ke masa lalu lagi. Jakarta penuh dengan keglamoran sekaligus kekumuhan di tempat yang sama. Relokasi itu bukan orangnya lho, bangunannya, karena toh disediakan rusun dan diberi berbagai fasilitas. Berbeda kalau menggusur dan didiamkan begitu saja. Atau menggusur demi kepentingan pribadi gubernur dan pihak pengusaha seperti masa lalu, bolehlah ditentang dan dibela. Kalau demi kebaikan bersama sedangkan jalan lain belum ada, apa tidak menjadi beban dia sendiri.
Ketiga, soal banjir dan sampah. Satu yang ia kemukakan, membeli sampah dari masyarakat. Ini ide yang dilontarkan kalau tidak salah baru satu ini, menarik adalah, dana dari pemda, APBD untuk membeli sampah. Apakah tidak menambah peluang bocornya main anggaran, mark up, apalagi menyangkut warga dan perusahaan, peluang main mata dan anggaran menguap sangat besar. Susah untuk diterapkan dan memang bisa saja, dan ini layak untuk didukung, meskipun catatan besar. Soal banjir kerap berkaitan pula dengan soal rumah hunian liar. Coba apa tidak akan malah menjadi beban sendiri kalau selama ini memihak penghuni liar dan menahan laju usaha untuk menata kali agar lebih lancar. Blunder yang diciptakan kini demi populer sesaat soal pilkada.
Keempat, soal birokrasi dan kerja sama dengan dewan. Naga-naganya akan kembali ke masa lampau di mana bahwa yang males, berbelit, bisa susah mengapa dibuat gampang akan terjadi. mengapa demikian? Kampanye Pak Yusril menggunakan apa yang disukai masyarakat dan selama ini cenderung tidak suka dengan gaya Pak Ahok. Sistem yang terbangun akan berantakan. Soal dewan, Pak Yusril sangat lekat dengan masa lalu. Pola parpol lama apa dengan mudah ia lepaskan dan menuju era baru, dengan transparan, terbuka, dan benar-benar bersih, belum lagi selama ini beliau hanya cenderung memilih berlawanan dengan ide Ahok. Solusi baru masih belum ada yang mengemuka dan menarik simpati publik.
Kelima, ini mirip-mirip dengan gaya Pak Beye, satu musuh berlebih seribu kawan kurang. Lihat pendekatan selama ini memberikan angin surga ke mana-mana. Birokrat yang dinilai lamban oleh “rivalnya” dia bela, perbaikan-perbaikan yang dicoba pemerintah saat ini dibantu untuk dihentikan, dalam arti menaikkan popularitas sendiri dengan menenggelamkan nama lawannya. Poluler didapat, namun tentu risiko bagi pembangunan Jakarta berkelanjutan tentunya.
Keenam, ini berkaitan dengan profesi beliau selama ini, yaitu pengacara. Tidak ada yang salah dengan klien dan pembelaannya, bahkan hampir selalu menang, namun ironisnya adalah selama ini sering berseberangan dengan negara, dan tidak jarang yang dibela itu melawan hukum negara. Soal kapal ikan, soal tanah melawan gubernur Jateng, dan masih banyak lagi. Bagaimana menjadi kolega yang pernah berseberangan dalam kasus tertentu. Alam demokrasi demikian adalah sah, tentu aneh jika yang dibela itu pelanggar hukum. Apa bisa bertindak tegas dengan perilaku-perilaku yang pernah ia bela dan memberinya uang sebagai balas jasa mereka (sah tentunya, namun pejabat publik bisa tersandera dengan pembelaannya di waktu lalu)
Ketujuh, Pak Yusril bagian utuh masa lalu, lekat dengan perilaku parpol yang menggunakan segala cara, elitis, dan menjaga jarak. Apa bisa mengikuti ritme kekinian di Indonesia yang mulai egaliter, transparan, dan merakyat ini? Berlebihan kalau dikatakan tidak bisa, namun sulit rasanya melihat hal itu terjadi.
Kedelapan, pernyataannya bahwa DKI sebagai batu loncatan, kata-kata adiknya yang memiliki pola pikir begitu, dan selama ini bukti kepemimpinannya yang belum teruji, layak menjadi salah satu pertimbangan bagi warga Jakarta tentunya.
