Hukuman mati masih berlaku di Indonesia, untuk pelaku terorisme, korupsi (belum ada satupun), Â dan pelaku narkoba khusus gembong. UU untuk itu sama sekali masih berlaku dan tidak ada HAM yang dilanggar, jangan karena HAM, kemudian tiba-tiba dewan mau jadi malaikat kesiangan. Apa yang perlu diperhatikan?
Pertama, dewan selama ini hasilnya amburadul dan abal-abal, apapun itu. Semua bidang mereka tidak memberikan hasil yang positif, sangat buruk. Bagaimana mereka bisa mengubah hukuman yang menjadi hak yudikatif dan kasus tertentu ada di tangan presiden?
Kedua, selama ini hukum belum berjalan sebagaimana mestinya. Apakah tidak tambah parah ditambahi pelaku yang jauh lebih buruk. Bukan menambah baik malah menambah buruk iya. Bukan soal pesimis namun realistis.
Ketiga, dihukum mati sedang menunggu antrian saja masih membangun pabrik di dalam sel kog, malah mau dicabut dan diganti 20 tahun apa tidak akan lebih parah. Ide maaf bodoh, bukan bijak dan membela HAM kalau ini.
Keempat, narkoba ini soal bangsa bukan hanya pemerintah dan BNN saja. Mengapa ada ide ini, apakah karena ketahuan mereka telah ada yang positif narkoba? Wah bisa-bisa nanti bangsa ini jadi bangsa zombie karena semua menikmati narkoba karena legal. Apakah ini tidak menjadi pintu gerbang untuk masuk ke dunia bebas sebebas-bebasnya narkoba di Indonesia. Â BNN dan pemerintah kerja keras eh koleganya malah membuka celah untuk keuntungan pelaku dan menyudutkan program pemberantasan narkoba.
Kelima, dewan belajar dulu dan cepat-cepat bertobat. Kalian jangan sampai lebih lama lagi menyesatkan anak bangsa yang sedang berjuang hidup lebih baik, teratur, dan taat hukm dan aturan.
Ide cerdas itu penting namun bukan hanya untuk kepentingan sektarian. Di dunia tidak mungkin bisa puas semua pihak, paling tidak bisa memuaskan lebih banyak pihak, dan yang tidak puas itu justru pelaku kejahatan. Bukan malah memuaskan penjahat dan menyudutkan seluruh masyarakat yang baik tentunya.
Salam
Â
