Budi Waseso Ikut Pilkada DKI, Siapa yang Untung dan Rugi?

[caption caption="Ilustrasi: Metrotvnews.com"][/caption]Makin ramai dan makin riuh rendah pilkada DKI. Bakal calon saling menjual diri baik dengan pantas ataupun tidak. Belum lagi parpol pelaku utama, yang merasa tersingkir juga mulai gerah dan panas sebentar, menggigil kedinginan. Berlomba-lomba menyatakan mau mengusung si A atau si B, dan kadang ada yang membantah baik oleh bawahan atau atasan dari parpol yang sama.

Terbaru ada satu pertanyaan dari anggota DPR RI yang menyatakan Komjend Budi Waseso sebagai salah satu kandidat cagub DKI. Buru-buru Pak Budi Waseso menyatakan bukan keahliannya dan tidak mau, BNN lebih pas buat dirinya. Petinggi Gerindra lain pun menyatakan sama sekali tidak ada pembicaraan mengenai nama yang satu ini.

Untung atau rugi KomJen Budi Waseso untuk jadi cagub. Meskipun seelit apapun gubernur DKI itu, tentu rugi bagi Budi Waseso. Bagaimana bintang tiga yang baik, catatan hanya soal laporan kekayaan ke KPK saja, dan kinerjanya selama ini telah membuat orang melupakan catatannya. Di bidang reserse, kinerjanya fenomenal, ada mafia garam, daging, yang sempat ia upayakan untuk diungkap. Pelindo, yang membuatnya bergeser ke BNN.

Di sini pun makin “menggila” dengan berbagai-bagai penangkapan dan penggrebegan. Di daerah yang selama ini aman sejahtera sebagai tempat perdagangan dan persembunyian, bisa dideteksi dan dilakukan penangkapan. Siapa sangka Jepara ada sekian banyak sabu, atau di Klaten ada orang yang meracik dengan panduan dari bandar besar. Kota kecil yang belum pernah tersebut sebagai basis narkoba, dan ada penanganan serius.

Bintang tiga, yang masih ada kesempatan menjadi bintang empat, meskipun persaingan sangat ketat, dengan prestasinya bisa saja mengenyam kapolri meskipun sejenak. Belum lagi selama ini model pendekatannya juga jauh dari model politikus, beda dengan cara kerja politikus, yang mengandalkan banyak ide miskin realisasi, atau heboh tanpa hasil. Meskipun tersingkir karena gaduhnya, namun gaduh yang membawa hasil. Bukan tipe politikus, untuk saat ini. ia mengatakan perlu belajar, untuk menjadi kepala daerah dalam arti pengalaman yang masih perlu ditambah.

BNN mau dinaikan setingkat menteri, tentu lebih prestisius kepala BNN dari pada gubernur DKI. Wacana yang sudah tinggal teken dan pasti setingkat menteri. Gubernur Jakarta memang pernah ada ide untuk setingkat menteri namun sama sekali belum ada tanggapan dan pembicaraan lebih lanjut.

Memang DKI harusnya gubernurnya bisa lebih tinggi sehingga koordinasi dengan sekitarnya bisa berjalan baik, misalnya dengan Jabar  dan Banten sehingga tidak seperti dulu kala soal truk sampah atau sudetan kali yang ditolak. Kelas hampir tertinggi mosok mau degradasi jadi gubernur saja, apalagi usia masih bisa mencapai level top, bintang empat sebagai kapolri.

Mundur dari jabatan BNN tentu sebuah kerugian bagi karir Pak Budi Waseso selaku pribadi, namun juga bagi Indonesia sebagai negara yang sedang darurat. Kinerjanya yang cepat, lugas, dan tidak kenal kompromi sangat menakutkan pemain narkoba. Markas tentara, pejabat publik sudah sampai level bupati yang tertangkap tangan.

Ada harapan makin besar dan banyak pejabat dan aparat  yang tertangkap tangan lagi, sehingga negara bisa lebih tertata soal pelanggar narkoba yang selama ini seolah dibiarkan saja. Penjara malah menjadi surga dan pabrik narkoba. Ini belum tuntas, biarkan dulu. Jangan sampai membuat pelaku penyalahgunaan narkoba ini mendapatkan durian runtuh, mereka bisa kembali merajalela dan kembali melakukan semuanya dengan semau-maunya lagi.

Jenjang karir jabatan publik dan politik kacau di Indonesia. Era Mbah Harto memang bagus karena ada di satu tangan, bintang dua itu gubernur, bintang tiga dan empat itu menteri atau duta besar, kolonel dan letnan kolonel bupati/walikota, bintara itu kades, dengan demikian jelas bukan seperti sekarang ini, menteri pun bisa keroyokan dengan perwira menengah di level bupati walikota. Dengan demikian jenjang karir dan model promosi tidak lagi berjalan.

Siapa kuat menang, kan lucu, hanya berorientasi kursi alias kekuasaan. Sejatinya bukan ini, jenjang karir itu jelas naik bukan turun dan kadang kalah  lagi. Sepakat bahwa alam demokrasi itu kalah menang adalah wajar. Namun kalau atlet sekelas olimpiade kemudian main di level PON dan kalah, atau cidera, apakah tidak tambah runyam atau malu?

Mengapa parpol seolah mencari-cari bukan menciptakan calon kepala daerah? Selama ini mereka tidak bekerja, pengkaderan lemah karena orientasi adalah kursi saja. Lima tahun baru ingat kalau mereka tidak punya kader yang mumpuni, paling mudah mencomot dari mana saja tokoh yang punya prestasi.

Model pendekatan ini kan sayang, sedikit kekawatiran usai soal Surabaya, Bandung, dan Jateng yang telah menolak pimpinannya untuk dibajak ke DKI. Jangan sampai pula BNN kehilangan orang terbaiknya, karena hasrat parpol malas seperti ini. ini bukan soal Gerindra saja, semua sama saja hanya mendukung orang yang sudah baik dengan mengorbankan daerah lain. Parpol harus bangun dengan momentum ini tentunya gawe mereka itu setiap saat bukan hanya dekat-dekat pemilu dan pilkada saja.

Salam