· Kurang terdengar, jelas saja karena masih ada di bawah bayang-bayang DPR, kecuali beberapa pribadi seperti sang ketua yang sempat ikut konvensi capres dari salah satu parpol. Kontribusi mereka masih nyaris tidak terdengar, malah khabar besarnya rebutan kursi.
· Posisi yang masih belum dikedepankan, dan kurang strategis. Memajukan perundangan lewat DPR, seperti di atas, hilang dengan berbagai alasan (atau memang belum melakukan?) Meskipun sejajar, tetap saja di bawah DPR, seolah anak tiri dan anak angkat saja.
· Mereka sendiri tidak bisa menarik animo masyarakat untuk melirik ke lembaga mereka. Tanggapan atas isu-isu terbaru dan hangat tidak perlu menunggu wartawan, kirim ke media apa yang menjadi pemikiran kalau bisa juga solusi, akan cepat dilirik media, dan tentunya masyarakat.
· Pindahan dari parpol, yo sami mawon kebiasaannya. Hanya dengar kata parpol bukan daerah. Perlu cuci otak kelompok ini.
Apa yang kiranya bisa dilakukan:
· Persoalan daerah mereka jauh lebih tahu dan mendalam, soal UU daaerah, soal kesulitan dan apa yang perlu bagi daerah, itu muaranya pada mereka. DPR akan bisa dipastikan mewakili partai bukan daerah, ini point penting bagi kinerja DPD yang akan membuat semua melirik mereka.
· Masalah-masalah daerah itu banyak, bejibun, sedang kepada daerahnya mangkrak, karena kekenyangan atau tidak tahu apa yang harus dibuat, atau asyik cari balik modal, lha DPD lah yang memberikan bantuan untuk pembangunan di daerah bisa diusulkan lewat kementerian. Resmi lho ya, bukan karena kedekatan relasional, apa bedanya dengan dewan yang ujungnya maling itu? Inisiatif tentu penting dan memegang kendali untuk ini.
· Kedudukan tentu akan lebih banyak di daerah, di pusat hanya moment-moment tertentu, lha buat apa di Jakarta sana, sedang yang diwakili dari daerah kog. Di Jakarta hanya koordinasi antaranggota dan ketika ada perjumpaan dengan kolega dari kementrian dan dewan tentunya.
Coba berapa saja anggaran yang “nyaris tidak terpakai ini”, sedang Densus 88, KPK, yang kerja keras merasa anggaran sangat terbatas. Zaman modern itu salah satunya adalah efisiensi dan efektifitas. Apakah selama ini lembaga ini sudah begitu? Coba kemarin itu berkelahi dan bertikai untuk kepentingan daerah, misalnya bagaimana Riau itu tidak lagi kebakaran terus atau biar Papua bisa aman, keren bukan, eh malah rebutan kursi yang ujung-ujungnya doit dan fasilitas. Ternyata mereka itu cari kerja, lha rakyat juga masih banyak yang nganggur, Tor....
Salam
