Kalangan komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di mana sebuah stasiun televisi nasional di wilayahnya mengantungi IPP lokal, umumnya tidak memiliki inisiatif  untuk membangkitkan kebanggaan akan daerah sendiri.Â
"Tidak ada pressure dari mereka ke pihak stasiun televisi nasional, agar konten lokal ditayangkan pada jam 'normal', walaupun tentunya juga  tidak harus pada jam-jam utama (prime time)," kata Cornelis Oktaf, produser SSJ dari sebuah rumah produksi.
Jam-jam 'mustahil iklan' alias 'jam-jam hantu' ini, berubah jadi 'prime time' ketika tiba Bulan Suci Ramadan. Jam-jam dini hari hingga jelang subuh alias menjelang dan selama sahur, berubah jadi 'prime time'. Dan, selama ramadan pula, SSJ ditiadakan, diganti dengan progam nasional, yang 'slot'-nya digeser ke jam-jam tersebut.
KPID sendiri, masih menurut saran dari sejumlah pengelola rumah produksi, seharusnya memediasi pihaknya dengan LPS nasional, terkait peluang diberi kepercayaan mencari  iklan untuk siaran lokal.Â
Artinya, 'break' tayangan program, tak hanya diisi dengan promo-promo program dari stasiun televisi nasional yang bersangkutan. Sebab, kewajiban terkait SSJ sesuai UU Penyiaran, pada dasarnya juga untuk memberi peluang hidup bagi pihak lokal yang berkecimpung di industri penyiaran.Â
Alih-alih ditayangkan di stasiun televisi nasional (walaupun sebenarnya 'hanya' SSJ), setidaknya konten lokal sanggup bernilai jual dalam menggaet iklan lokal.
Toh menurut Oktaf, semua itu merupakan tugas KPID. Sebab, KPID Â merupakan lembaga negara independen, yang dibentuk melalui UU Nomer 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Tujuannya, mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia. Â "Gaji mereka 'gede', dan tidak sedikit masih bekerja di tempat lain.Â
Padahal tugas mereka berat, walaupun memang, yang terpilih menjadi komisioner di KPID, rata-rata bukan dari latar belakang dunia 'broadcast'. Tugas dan kewajiban mereka, antara lain, membantu pengaturan infrastruktur di bidang penyiaran; memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang; menampung, meneliti dan menindak lanjut aduan, sanggahan serta kritikan dan apresiasi masyarakat.
KPID juga bertugas menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran.
Bagi kalangan rumah produksi, betapa bangganya jika hasil kerja keras mereka bisa disaksikan masyarakat, walaupun honor per kontraknya, memprihatinkan.Â
Lebih ironis lagi, tak sedikit program yang sudah ditayangkan setahun-dua tahun bahkan lebih, kembali 'on air' di siaran lokal. Episode tentang sebuah rumah makan di suatu daerah, masih saja 'nongol' di layar kaca dalam SSJ, padahal sudah lawas. Bahkan sering terjadi dalam program kuliner yang 'rerun', Â rumah makan yang disyuting semisal tahun 2014, sudah tidak ada lagi saat ditayangkan (lagi) Â pada 2016.
