DENDAM akan masa lalu akibat perlakuan kejam rezim Orde Baru (Orba) telah memicu eksodus besar-besaran warga Nusa Utara ke selatan Filipina,  akhir dekade 1960-an. Karena dililit kemiskinan, banyak yang diyakini bergabung dalam milisi-milisi garis keras  di negeri jiran tersebut.
    Dalam rentang hampir setengah abad, warga dari pulau-pulau tapal batas Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Mindanao, Filipina ini pun beraktulturasi dengan warga setempat. Kekejaman rezim Orba terhadap keluarga dan kerabatnya di Sangihe, kini Kabupaten Kepulauan Sangihe, tak bisa dilupakan oleh Iverdixon Tinungki, spesialis penulis buku bertema sosial dan sejarah Nusa Utara ini.
    Sejarah kelam  itu berawal selama pembangunan proyek Bandara Naha di Kecamatan Tahuna.  "Waktu itu, pemberontakan PKI di Jakarta belum lama selesai, Gerakan 30 September (G-30 S). Warga diharuskan bekerja membangun bandara itu. Upah sangat kecil dan diperlakukan sangat kasar. Jika ada warga yang dianggap malas bekerja atau tidak mau ikut bekerja di proyek itu, mereka akan dimasukkan ke lubang kakus," kenang Ipe, panggilan akrabnya, dalam suatu perbincangan dengan saya, di rumahnya, kawasan Manado Utara, Kota Manado, Ibu Kota Sulut.
    Ipe tercatat sebagai seorang penyair yang  lahir di Manado, 10 Januari 1963, bekerja sebagai jurnalis di sejumlah media cetak di Manado, pernah menjabat Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulut dan anggota kehormatan PWI Sulut.  Penerima Anugerah Puisi tahun 2013 lewat Buku Kumpulan Puisi KLIKITONG sebagai Buku Pilihan pada Sayembara Buku Puisi Indonesia.
    Dia juga penerima Anugerah Puisi 2014 lewat Buku Kumpulan Puisi MAKATARA sebagai Buku Pilihan Sayembara Buku Puisi Indonesia. Puisi dan esainya pernah dimuat diantaranya: di majalah sastra Horison, Harian Sinar Harapan, Harian Indopos. Karya-karya yang telah diterbitkan: Jalur Rempah, Kumpulan Puisi, Teras Budaya 2016; Longuseiku, Kumpulan Puisi, Teras Budaya 2016; Dari Ramensa ke Manongga, Kumpulan Cerita Rakyat Talaud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaud 2016..
    Kopero, Kumpulan Puisi, Teras Budaya 2015; Makatara, Kumpulan Puisi, Teras Budaya 2014; Moraya, Sepilihan Puisi Berlatar Minahasa, Taman Budaya Sulut 2014. Ipe juga menulis novel Kepas, Teras Budaya 2013.  Karya-karya nonfiksinya, antara laiun,  Delik Nedosa, Sebuah Kajian Hukum Adat Sangihe; Kantor Kejaksaan Tinggi Sulut, 2002; Nazaret, Sejarah Gereja, 2012; Gunung Hermon, Sejarah Gereja, 2013. Ia juga menjadi editor Antologi Puisi Guru, Balai Bahasa Provinsi Sulut, 2005. Puisi Siswa, Antologi Puisi Siswa, Balai Bahasa Provinsi Sulut.
    Seluruh warga di kepulauan tersebut diharuskan bekerja membangun Bandara Naha. Jika menbolak, warga ini langsung dicap sebagai simpatisan atau kader PKI. "Jika masih menolak, akan dijemput paksa. Diceburkan ke lubang kakus," kenang Ipe.
    Kesaksian yang dikumpulkan dari kampung halaman kedua orangtuanya ini sudah diadaptasikan  dalam novel berjudul Stigma yang sudah dia tulis tapi belum diterbitkan. Kisah Ipe ini juga sempat saya tulis pada awal medio 2000-an di Harian Jurnal Nasional, Jakarta, ketika saya sebagai koresponden koran tersebut untuk Sulut.
    Bandara Naha -yang kini memiliki landasan pacu berukuran 1.600 kali 30 mete dan berjarak sekitar 16 kiloneter dari Tahuna, Ibu Kota Sangihe- akhirnya berdiri. Namun, tidak sedikit warga dari Sangihe yang berimigrasi ke Filipina. "Mereka umumnya tidak mau balik lagi ke Indonesia, memilih tinggal di sana, walaupun rata-rata hidup miskin dan tinggal sebagai nelayan di pesisir-pesisir," kata Ipe.
    Memang, jika Anda ke kawasan-kawasan pesisir di selatan Filipina, menggunakan bahasa Suku Sangihe atau  Talaud atau ber-"ngana-ngana" (baca: kamu)dalam bahasa Melayu-Manado, sudah biasa bagi banyak warga di wilayah tersebut. Namun, sebagaimana pula diakui oleh Ipe, jangan pernah tanya komentar mereka, terutama dari kalangan yang berusia setengah abad ke atas. Jawaban mereka umumnya sinis. Dipekerjakan secara paksa di Bandara Naha, 'beda-beda tipis' dengan pekerja Romusha di masa Pendudukan Jepang, menjadi trauma bagi mereka. Dan yang membuat mereka terhina, adalah kenangan pahit dari kaum tua, tentang bagaimana tersiksanya mandi air atau tertelan air tinja.
    Karena faktor kemiskinan, banyak imigran asal Nusa Utara yang bergabung dengan Front Pembebasan Nasional Moro atau Moro National Liberation Front, disingkat (MNLF). Dilansir laman Wikipedia, inilah organisasi politik sekesionis di Filipina yang didirikan pada 1972 yang merupakan pecahan dari Gerakan Kemerdekaan Muslim. MNLF merupakan salah satu organisasi utama dari golongan separatis Moro selama sekitar dua dekade sejak 1970-an.  Kelompok tersebut berjuang demi kemerdekaan Bangsamoro yang meliputi wilayah Mindanao, Palawan dan Sulu.]
    Pada 1996, MNLF menandatangani sebuah perjanjian damai dengan pemerintah Filipina dengan kesepakatan untuk membuat Kawasan Otonomi Muslim Mindanao, yang terdiri dari dua provinsi daratan utama dan tiga provinsi pulau di mana penduduk yang didominasi Muslim menikmati pemerintahan sendiri.Nur Misuari diangkat sebagai gubernur kawasan tersebut, namun masa jabatannya berakhir dalam kekerasan ketika ia memimpin pemberontakan yang gagal melawan pemerintah Filipina pada November 2001, dan dia melarikan diri ke Sabah sebelum dikembalikan ke Filipina oleh otoritas Malaysia. Â
    MNLF secara internasional diakui oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Uni Parlementer Negara-negara Anggota-nya. Sejak 1977, MNLF menjadi anggota pengamat OKI. Pada 30 Januari 2012, MNLF menjadi anggota pengamat Uni Parlementer Kerja Sama Islam, pada saat sesi global UPKI ke-7 di Palembang, Indonesia.Â
    Jumlah imigran dari Nusa Utara atau anak-anaknya yang bergabung dalam organisasi garis keras di Filipina ini, diperkirakan tidak sedikit. Karena itu Ipe menampik jika dunia menilai bahwa para pejuang MNLF, semuanya adalah kelompok tertentu.Â
    Nusa  Utara sendiri merupakan sebutan untuk tiga kabupaten kepulauan di wilayah Sulut,yakni Talaud, Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), dan Talaud. Memiliki total luas 736,98 kilometer persegi ini, Nusa Utara awalnya hanya memiliki satu kabupaten, yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada 2000, kabupaten dimekarkan  sehingga lahir Kabupaten Kepulauan Talaud disusul Kabupaten Kepulauan Sitaro. Â
    Kawasan ini memiliki posisi penting pada abad pertengahan karena sebagai penghubung antara Maluku di timur dan Filipina di utara.Tiga pulau terluar di Nusa Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina, yakni Pulau Makalehi (Sitaro), Pulau Marore (Sangihe), dan Pulau Miangas (Talaud). Produk andalan kawasan ini, selain di bidang perikanan dan kelautan, juga di bidang pertanian dengan produk antara lain minyak kelapa, kopra, cengkih, dan pala.  Â
    Adapun Mindanao merupakan pulau terbesar kedua di Filipina, dan salah satu dari tiga kelompok pulau utama sebagaimana Luzon dan Visayas. Mindanao, terletak di bagian selatan Filipina, suatu kawasan hunian bersejarah bagi mayoritas kaum Muslim, suku Moro serta etnis lainnya, seperti Marano, Tausug, Bugis, Bajao, selain Sangir (bacaL Sangihe). Peperangan untuk meraih kemerdekaan telah ditempuh oleh berbagai faksi Muslim selama lima abad melawan para penguasa.
    Pasukan Spanyol, Amerika, Jepang dan Filipina belum berhasil meredam tekad mereka yang ingin memisahkan diri dari Filipina yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Kini mayoritas populasi Mindanao beragama Katolik berkat banyaknya transmigrasi ke wilayah ini. Hal ini memicu kemarahan kaum Muslim Mindanao yang miskin dan tersisih serta gerakan separatis yang telah berjuang selama ratusan tahun.(*)