Kebocoran Data BPJS Ketenagakerjaan Diduga Terulang Kembali, Data Masyarakat Indonesia Terancam

BPJS Ketenagakerjaan kembali menjadi sasaran pencurian dan penyebaran data pribadi di forum peretasan BreachForums. Kabar mengenai kebocoran data tersebut diungkapkan oleh akun X @FalconFeedsio, Kamis siang (27/6/2024). Data tersebut berisikan nama lengkap, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, alamat, kode pos, kelompok umur, dan berbagai informasi sensitif. Ini bukan pertama kalinya BPJS Ketenagakerjaan mengalami kebocoran data; pada Maret 2023, sebanyak 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan dijual senilai 10.000 dollar AS dalam bentuk Bitcoin pada situs BreanchForums pada Minggu 12 Maret 2023. 

Meski kabar tersebut menimbulkan kekhawatiran, pihak BPJS Ketenagakerjaan membantah keterlibatan langsung dalam kebocoran data ini. Berdasarkan hasil investigasi sebelumnya, serta investigasi ulang pada Juni 2024, BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa data yang tersebar bukan berasal langsung dari sistem mereka. Kendati demikian, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmen untuk terus melakukan investigasi lanjutan dan langkah preventif guna memperkuat keamanan sistem informasi agar terhindar dari potensi gangguan data kembali di masa depan. 

Sebagaimana yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 27 Pasal 35 Tahun 2022 bahwa "Pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya" dan Pasal 36 Tahun 2022 bahwa "Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi." Namun, meski regulasi telah diterapkan, masalah kebocoran data tampaknya masih sulit diatasi sepenuhnya. Tantangan implementasi dan pengawasan yang ketat menjadi hambatan utama agar peraturan ini benar-benar berjalan efektif. 

Masyarakat juga perlu lebih waspada terhadap kemungkinan kebocoran data pribadi. Dalam era digital, menjaga kerahasiaan data adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan, dan individu. Pengguna dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi serta selalu memantau aktivitas digital mereka. Dengan kewaspadaan yang tinggi dan penerapan kebijakan yang kuat, diharapkan kasus kebocoran data di Indonesia dapat ditekan, dan masyarakat bisa merasa lebih aman dalam mengakses layanan digital.