Hal tersebut juga akan semakin menegaskan kebenaran anggapan dalam ingatan kolektif rakyat Papua bahwa hidup bersama Indonesia selama 57 tahun identik dengan kekerasan dan penderitaan. Realitas seperti ini akan menghapus semua hal-hal baik yang pernah kita berikan dan lakukan di Papua dan hanya akan meninggalkan kenangan pahit.
Kondisi Papua dan khususnya Nduga hari ini adalah ibarat luka busuk yang terkesan kita tutup-tutupi dengan perban tanpa membersihkan dan mengobati lukanya dan berharap lukanya akan sembuh dengan sendirinya. Kita lupa bahwa luka busuk ini baunya sudah menyebar ke mana mana dan boleh jadi infeksinya telah membuat tubuh kita mulai sakit dan demam .
Sebagai bangsa yang bermartabat jangan kita biarkan kondisi ini berlarut-larut sampai ada pihak lain memperlihatkan keperduliannya terhadap keselamatan mereka barulah kita marah atau reaktif. Menolong saudara-saudara kita rakyat Nduga harus terjadi bukan karena ada pihak luar yang mempersoalkannya tetapi karena mereka adalah saudara kita sendiri yang patut ditolong dengan sepenuh hati tanpa embel-embel politik.
Patut direnungkan bahwa proses "menjadi bangsa atau mem-bangsa" (a nation in being) masih panjang dan masih tetap merupakan a never ending journey. Kita sudah punya landasan ideologi yang jelas sebagai pegangan untuk mengurus bangsa ini secara adil dan bermartabat. Namun selama ini terkesan, Ideologi Pancasila, Konstitusi dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih kurang difahami untuk dimplementasikan oleh para pemimpin dan pengelola negara.
Dalam kasus Nduga, kita masih mengedepankan pendekatan keamanan karena mungkin para pengelola negara belum mampu merumuskankan cara-cara yang Pancasilais untuk menyelesaikan konflik di Papua dan khususnya konflik Nduga.
Para pemimpin kita terkesan marah karena ada segelintir pengganggu yang mengusik kebanggaan nasional kita sebagai bangsa besar. Kita terpancing dan terjebak untuk mengikuti cara-cara mereka dengan menggunakan kekerasan. Padahal kesempatan ini dapat kita gunakan untuk menarik simpati rakyat Nduga ke pihak kita dan mengisolasi kelompok tersebut.
Penulis berpandangan, berbagai kasus kekerasan di Papua yang tidak mampu diselesaikan secara adil dan bermartabat merupakan bukti "kegagalan ideolgis" selama lebih dari lima dekade integrasi Papua dengan Indonesia. Dinamakan "kegagalan ideologis" karena kita masih mengedepankan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik di Papua.
Padahal mestinya kita menggunakan kekuatan dan daya tarik ideologi Pancasila untuk meyakinkan orang asli Papua tentang makna menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang ber-ideologi Pancasila dalam kata dan perbuatan. Kita mestinya memetik pelajaran dari sejarah runtuhnya Uni Sovyet dan Yugoslavia, dua imperium moderen yang usianya tidak mencapai satu abad.
Uni Sovyet hanya berusia 74 tahun (1917 -- 1991) bila dihitung dari Revolusi Oktober 1917 yang menghasilkan sebuah rezim komunis yang berkuasa dengan tangan besi sampai kepada keruntuhannya pada tahun 1991. Negara Yugoslavia yang berusia hampir sama (1918 -- 1992) yang sebelumnya menjadi kerajaan dan sesudah Perang Dunia kedua dirobah menjadi Federasi Republik Rakyat Yugoslavia di bawah pimpinan Jozef Broz Tito. Yugoslavia bubar hampir bersamaan dengan bubarnya Uni Sovyet.
Hal menonjol dari kedua imperium yang gagal ini adalah diperintah dibawah system komunis yang membatasi kebebasan serta persatuan dan kesatuan bangsanya yang multi-etnik dan multi-kultural hanya bersifat semu.
Walaupun berbagai analisis menyatakan faktor utama penyebab keruntuhan kedua imperium tersebut adalah kegagalan ekonomi, namun faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah kegagalan dalam membangun dan mengelola kebersamaan sebagai bangsa-bangsa yang multi-etnik dan multi-kultural.
