Pasca Perundingan Perpanjangan Kontrak Freeport

Freeport:

• Management Freeport tetap dibawah kendali Freeport Mac-Moran meskipun Pemerintah akan memiliki mayoritas saham;
• Pemerintah menjamin perpanjangan kontrak sampai 2041 meskipun menerapkan skema 2x10 tahun;
• Pemerintah menyepakati kebijakan perpajakan yang mirip dengan Kontrak Karya sehingga menjamin kestabilan finanacial dan pembiayaan operasi perusahaan dalam jangka panjang.

*****

Khusus untuk kepentingan Provinsi Papua, ada beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan dalam proses perundingan lanjutan,  antara lain:

• Bahwa wacana Pemerintah dan publik selama perundingan berlangsung selalu memunculkan aspirasi bahwa "Freeport harus memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat Papua." Agar tidak hanya menjadi wacana politik pada saat perundingan dan kemudian dilupakan, kiranya ada rumusan yang jelas dalam dokumen kesepakatan tersebut. Misalnya rincian tentang masalah penyerapan tenaga kerja Orang Asli Papua, pembagian royalties untuk Pemerintah Daerah, pembagian pajak nasional yang dipungut oleh Pemerintah dari Freeport yang dialokasikan khusus untuk membiayai kepemilikan saham daerah, peningkatan pendidikan umum, kesehatan, vocational training, dan kewirausahaan dll.  
• Soal kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat pemilik hak ulayat merupakan aspirasi yang juga berkembang dan membutuhkan pembahasan tersendiri. Dengan adanya porsi pembagian pajak nasional yang jelas, Pemerintah Daerah dapat mencicil bagian sahamnya yang konon khabarnya sebesar 10% tanpa mengganggu kestabilan APBD-nya.   
• Freeport juga dapat diberi tugas khusus untuk mengembangkan SDM Papua memasuki dunia usaha sebagai entrepreneurs dalam arti yang sebenarnya. Untuk itu para pengusaha besar yang selama ini mendapat manfaat dari operasi Freeport sudah waktunya memberikan juga sesuatu untuk Papua dengan cara mempersiapkan dan memagangkan Papuan Start-up companies agar ikut terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis baik di lingkungan Freeport maupun di luar Freeport. Untuk melaksanakan hal tersebut maka Freeport dalam kontrak kerjanya dengan para pengusaha tersebut harus memasukkan clausule yang mewajibkan mereka bertanggung-jawab membina penguasaha lokal sampai mencapai kemandirian.

****

Patut dicatat bahwa Freeport adalah "Sekolah Tambang Mineral terlengkap dan termoderen yang dimiliki Indonesia" saat ini. Di Freeport inilah semua ilmu tentang praktek-praktek pertambangan dan bisnis moderen yang bersih dari KKN dapat di pelajari oleh putera-putera Indonesia sehingga dapat direplikasikan di tambang-tambang lainnya di masa depan. Untuk itu Freeport patut dilindungi dan didukung sebagai mining education center dengan best practices untuk mempersiapkan ahli-ahli pertambangan mineral Indonesia. Penguasaan 51% saham oleh Pemerintah akan ada maknanya bila sesudah 20 tahun, Freeport sudah sepenuhnya menjadi milik Indonesia karena putera-putera bangsa ini sudah menguasai teknologi pertambangan termoderen dengan seluk-beluk bisnisnya yang rumit dan sering fluktuatif.

Kesepakatan bahwa management Perusahaan tetap dijalankan oleh Freeport Mac-Moran meskipun Pemerintah akan memiliki saham mayoritas adalah suatu sikap yang bijaksana dari Pemerintah. Hal ini penting untuk menghindari berbagai kepentingan yang dapat mengintervensi management dan boleh jadi menimbulkan mis-management dan bahkan KKN yang dapat mengganggu dan bahkan merusak system yang sudah ada dan sudah teruji dalam mengatasi berbagai krisis dan tantangan. Freeport dengan lokasinya yang penuh tantangan alam dibandingkan dengan tambangan lainnya membutuhkan management yang berpengalaman dan sudah teruji.

Secara politis dapat dikatakan bahwa apa yang sudah dicapai dalam perundingan ini merupakan suatu kemenangan bagi Pemerintahan Presiden Jokowi dan timnya yang berhasil meyakinkan Freeport Mac-Moran agar melepaskan 51% sahamnya kepada Pemerintah.

Diharapkan agar dokumen resmi yang secara detail memuat kesepakatan yang sudah ada segera dirampungkan sehingga menjadi dasar hukum dan document ofgood faith antara kedua belah pihak. Hal ini penting karena bangsa Indonesia pada tahun 2019 akan menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Parlemen, demikian juga pada tahun 2024 dan tahun 2029, yaitu satu Pemilu sebelum berakhirnya Kontrak Karya Freeport pada tahun 2021 dan dua Pemilu lainnya pada sepuluh tahun pertama kontrak 20 tahun yang sudah disepakati.  

Dengan maraknya semangat nasionalisme di berbagai negara  termasuk di Indonesia, maka setiap perobahan rezim akan selalu mengandung risiko terjadinya perubahan kebijaksanaan di mana kepentingan politik sesaat bisa saja mengalahkan kepentingan bisnis jangka panjang. Freeport sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia akan cenderung dijadikan isu politik yang seksi sebagaimana terjadi selama ini.

 Mudah-mudahan capaian Presiden Jokowi berupa divestasi saham 51% yang sebelumnya dianggap impossible merupakan titik kulminasi dan perwujudan utopia nasionalisme sumber daya alamdemi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tidak ada lagi celah untuk tuntutan-tuntutan lainnya oleh penguasa baru  di masa depan.