Jika meninjau skenario hari pertama kemarin, 19 Januari 2022, besar kemungkinan pemerintah sudah matang mempersiapkan skenario pendistribusiannya. Pengawasan dilakukan secara bertahap. Dari mulai 1 orang boleh membeli 2 pouch minyak, hingga perubahan skema dengan penetapan 1 orang boleh beli 1 pouch minyak. Artinya, antusiasme yang berlebihan ini diimbangi dengan pantauan evaluasi yang kondisional dan fleksibel. Jadi masyarakat yang akan mencari keuntungan dan opportunis sudah diantisipasi duluan. Anggap saja, jika asumsi 1 keluarga terdiri dari 4-5 orang, mereka hanya bisa membeli kisaran 10-20 liter per hari itupun harus mondar mandir dan berpindah minimarket. Apalagi setiap minimarket kan sudah ada jatah stoknya masing-masing. Jika habis hari ini, maka mereka akan tahan buffer stock mereka untuk lain waktu. Supaya, program 250 juta liter per bulan  ini bisa memenuhi kebutuhan 1 bulan masyarakat Indonesia.
Jika kondisinya seperti ini, peluang yang akan muncul adalah panic buying. Konsep siapa cepat dia dapat, juga akan teranulir dengan jumlah stok yang berlimpah dan mudah diperoleh dimana saja. Siapapun oknum yang menjual minyak diatas harga 14.000 akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin berusaha. Iya, itu jika usaha itu memiliki izin? Jika tidak ada izin bagaimana? Jika mereka menjual secara perorangan apakah dikenakan sanksi administratif yang sama? Inilah yang harus dikaji lagi lebih dalam.
Subsidi Minyak Murah Hanya 6 Bulan Saja, Setelah 6 Bulan Bagaimana?Â
Namanya juga kebijakan, solusi kebijakan jangka menengah ini harus ditempuh guna memenuhi pasokan minyak dalam negeri dan kestabilan harga di pasaran. Utamanya memenuhi kebutuhan pasar, setelah 6 bulan diharapkan harga minyak dunia akan membaik. Yang pasti pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap perubahan dan dinamika yang terjadi apalagi urusannya dibidang ekonomi yang sangat sensitif.
Bogor, 20 Januari 2022
Salam,
Sri Patmi
