Seorang pemimpin adalah cerminan ekspektasi atau harapan “warganya”. Tidak memandang lembaga apa yang dipimpinya, tanggung jawab terbesar berada di pundak sang pemimpin. Mengutip definisi dari ensiklopedia umum, frasa “kepemimpinan” diartikansebagai hubungan yang erat antara sesorang dan sekelompok manusia karena adanya kepentingan bersama; hubungan itu ditandai dengan oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari manusia yang seorang itu. Definisi tersebut menjelaskan bahwa “pemimpin” adalah seseorang yang diikuti oleh individu atau sekelompok individu. Ia adalah contoh, simbol atau representasi kehendak untuk tujuan tertentu.
Lalu apa kaitannya dengan Marzuki Alie ? Suka atau tidak suka, beliau termasuk kategori seorang pemimpin. Jabatannya sebagai Ketua DPR dan petinggi partai merupakan amanah dari sekelompok warga untuk mencapai tujuan. Jika dicermati dalam konteks bernegara, landasan kerja dari para pemimpin selalu mengatasnamakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tentu hal tersebut adalah keharusan. Tapi apa yang terjadi justru sebaliknya, sering kali pemimpin mengeluarkan pernyataan menyimpang dari harapan. Dengan maksud melindungi diri, sering kali juga pemimpin mengeluarkan pendapat dengan alasan “PENDAPAT PRIBADI”. Mengapa ? Ketika seseorang menjadi pemimpin, menjadi konsekuensi logis jika pernyataannya di dengar dan diperhatikan masyarakat. Idealnya pendapat pemimpin didasarkan atas pendapat masyarakat karena apa yang diucapkan pemimpin berasal dari permasalahan dan pemahamannya terhadap kepentingan masyarakatnya.
Sengaja saya kutip kembali pernyataan Marzuki Alie yang disampaikan dalam diskusi di Plaza Senayan, 26/02/2011 lalu dan beredar di beberapa media ternama Indonesia.
“ Ada yang tidak bisa membedakan cairan setrika. Akhirnya menggosok baju seenaknya. Makanya majikan marah. Wajar saja itu setrika menempel di tubuh pembantu”
“PRT TKW itu membuat citra Indonesia Buruk”
“Saya setuju hentikan TKW PRT untuk sementara waktu. PRT sebaiknya tidak kita kirim karena memalukan. Sebaiknya dihentikan. Ini pendapat pribadi “
Memperhatikan data-data yang disajikan oleh Migrant Care, di tahun 2009 terdapat 1107 jiwa TKI yang meninggal dunia. Hal ini mengalami kenaikan 124%. Kemudian di tahun 2010, terdapat 45.845 kasus berbagai jenis masalah. Mari kita sandingkan dengan total sumbangan TKI ke negara yaitu US$ 5031 Miliar ! Bank Indonesia malah menyebutkan bahwa remittance yang dihasilkan setara dengan 7% ekspor per tahun. Dari aspek ke-ekonomian-nya, sangat pantas apabila sempat di dengungkan jika TKI adalah “Pahlawan Devisa” RI.
Kembali ke pernyataan Marzuki Alie, akan sangat kontraproduktif jika menyandingkan pernyataan beliau dengan statusnya sebagai ketua DPR (yang terhormat ?). Begitu rendahkah status PRT TKW sehingga komentar beliau juga terkesan “rendahan” ?? Jika memang begitu, kita perlu merubah aturan mengenai tingkat pendidikan calon Presiden RI yang sekarang minimal tamat Sekolah Menengah Atas menjadi Minimal Sekolah Dasar. Loh, kok larinya ke calon presiden ? Jelas, karena dapat saja Marzuki Alie mencalonkan diri menjadi presiden. Jika itu terjadi, maka saya dipastikan tidak memilih beliau karena tidak sesuai tingkat pendidikan dengan kelakuan.
Tentu saya bukan orang yang paham dengan problematika “bisnis TKI”, namun sebagai warga negara tentunya risih apabila melihat seorang pemimpin senang mengeluh dan senang menyalahkan pihak lain tanpa menyadari bahwa tanggung jawab ada di pundaknya. Mungkin bukan salah para pemimpin, mungkin karena kita belum bisa melepaskan sisa-sisa romantisme jaman kolonialisme hingga akhirnya terbiasa dengan “habis manis sepah di buang”.
Sebagai penutup, saya terkesan setelah membaca berita di salah satu situs online yang mengutip ucapan satrawan kenamaan Indonesia, Pramoedya Ananta Toer “ Indonesia adalah negeri budak. Budak di antara bangsa dan budak bagi bangsa-bangsa lain”. Pak Marzuki Alie, jangan salahkan TKI.
