Terbongkar, Strategi Pembangunan Nasional Kita!

71 Tahun sudah Indonesia berdiri sebagai sebuah negara merdeka. Dalam rentang waktu tersebut, Indonesia harus berjuang keras mencapai tujuan kemerdekaan, yang salah satunya adalah soal kesejahteraan. Dan kita belum selesai. Merujuk klasifikasi World Bank, dari sisi pemasukan, Indonesia termasuk kategori lower middle income. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di sini.

Kita “kalah” dari Malaysia. Bukan berarti posisi Indonesia jelek – mengingat jumlah populasi kita 8 kali lipat Malaysia – namun ini sebagai pengingat bahwa perlunya perencanaan yang matang dan konsistensi akan implementasi rencana pembangunan, terlebih rencana pembangunan jangka panjang. Ihwal inilah yang menjadi penekanan dalam event gelaran Kompasiana (29/08).

Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan, Lt. 2, Gedung Utama Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat, Bambang Brodjonegoro yang kini menjabat sebagai Menteri PPN/ Kepala Bappenas memaparkan periode jatuh bangunnya perekenomian Indonesia. Ia mengakui merupakan tantangan besar bagi seorang pemimpin dalam 5 tahun pertama untuk fokus dalam mengejar target pembangunan ketika di sisi yang lain, ia harus memikirkan peluang terpilih kembali. Hal yang lumrah mengingat adanya kebiasaan ganti pemimpin maka berganti pula kebijakan. Dalam konteks kesejahteraan, tidaklah gampang mencapai kondisi ideal dalam waktu hanya 5 tahun. Belum lagi tantangan perekonomian global yang tidak bisa dikendalikan.

Dok. pribadi

Untuk mengatasi inkonsistensi tersebut diperlukan “panduan” arah pembangunan bangsa. Jika dahulu dikenal lewat akronim GBHN, maka saat ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berorientasi 25 tahun. Dari perspektif ini, maka peran Kementerian PPN /Bappenas dalam aspek perencanaan menjadi krusial disamping  aspek anggaran.

Sebagai institusi yang menyusun rencana pembangunan berkualitas, Kementerian PPN/ Bappenas terus melakukan upaya transformasi serta pendampingan agar semua pihak, baik pusat maupun daerah, optimal dalam kerja untuk kemajuan bangsa. Indikator sederhananya dapat tercermin dari realisasi target pertumbuhan ekonomi.

“Peranan Pemda di era desentralisasi menjadi krusial. Tugas memajukan daerah semestinya juga menjadi tugas kepala daerah. Ekonomi Indonesia tidak semuanya bergantung dari pusat, tetapi juga kebijakan ekonomi daerah turut mendukung,” jelas Bambang Brodjonegoro.

Dok. Pribadi

Oleh sebab itu, selain konsistensi pelaksanaan RPJP, dibutuhkan juga strategi pembangunan nasional yang baik pula. Tanpa adanya strategi dan konsistensi, maka dapat dipastikan arah pembangunan dan kondisi ekonomi tidak sesuai dengan harapan.

“Bappenas punya tugas, siapapun yang memerintah, Bappenas harus bisa tetap menjaga agar ekonomi Indonesia tetap pada rel cita-cita dalam jangka panjang”, urainya.

Secara umum, Bappenas mengungkapkan strategi pembangunan nasional Indonesia agar dapat bersaing dan keluar dari jebakan lower middle income trap. Fokus arah pembangunan kita berpijak pada :

• Transformasi struktur ekonomi, bahwa kita tidak dapat bergantung pada satu sektor /komoditas. Kita perlu mengoptimalkan semua unggulan;
• Keterkaitan ekonomi antar daerah, di mana peranan Pemda di era desentralisasi menjadi krusial. Tugas memajukan daerah menjadi tugas kepala daerah. Ekonomi Indonesia tidak semuanya bergantung dari pusat, tetapi juga kebijakan ekonomi daerah turut mendukung;
• Peningkatan produktivitas;
• Daya saing, ketika saat ini momen yang tepat untuk memperhatikan industri padat karya terlebih adanya demographic bonus.

Dengan perencanaan matang, pendekatan rasional, peka atas kebutuhan rakyat, serta konsistensi implementasi RPJP, maka Indonesia jaya bukanlah lagi sebuah mimpi. Amin.