Tinjauan di atas dapat didasarkan pada pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.
Pasal-pasal pidana dalam UU ITE sebenarnya adalah pidana konvensional (KUHP) yang disiberkan karena tuntutan zaman, sehingga muatan unsur dalam UU ITE tetap mengacu pada ketentuan dalam KUHP.
Freedom Of Speech
Kehidupan demokratis di Indonesia yang adalah buah perjuangan para Reformis di Tahun 1998 kembali dikebiri, dengan adanya perkara Jerinx.Â
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" menjadi dasar kebebasan berpendapat dan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang fundamental dalam Negara Republik Indonesia.
Selain itu pada Pasal 22 ayat (3) UU Undang-Undang (UU) No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekpresi tersebut yang secara internasional juga dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU 12 tahun 2005.
Sejalan dengan jalan pikiran Pakar Hukum Pidana UII Prof. Mudzakkir yang menyatakan kritik seharusnya tidak dipidana sebab, dalam bahasa hukumnya orang menyampaikan kritik tidak bisa dipidana karena kritik adalah hak konstitusional warga negara, Maka dia tidak dapat dipidana.
Tindakan Jerinx merupakan kritikan terhadap kebijakan penanganan Covid-19 saat ini, sehingga seharusnya kritikan harus dibalas dengan argumentasi atau pembenahan kebijakan, bukan dibalas dengan kriminalisasi.Â
Kritik merupakan nadi dari suatu kehidupan demokratis, konstitusi telah membentuk Indonesia sebagai Negara demokrasi oleh sebab itu kritikan merupakan konsekuensi logis yang harus diterima dalam suatu Negara demokrasi.
Landasan teleologis (tujuan) pembentukan Undang-Undang ITE adalah untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik di tengah meluasnya penggunaan internet dalam perekonomian nasional saat itu (Tahun 2008). Tetapi saat ini implementasinya lebih banyak mengancam kebebasan berpendapat.
Data dari Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara SAFEnet dan Amnesty Internasional telah menunjukkan kasus kebebasan berekspresi yang terkait UU ITE naik dari 74 kasus pada masa pemerintahan SBY (2009-2014) menjadi 233 kasus pada pemerintahan Jokowi (2014-2019), atau naik lebih dari tiga kali lipat.
