Mohon tunggu...
PARMITA UNSA AN SARI
PARMITA UNSA AN SARI Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswa

hobi saya adalah bermain game, mendengarkan musik, dan belajar tentang sosial dan politik.

Selanjutnya

Tutup

Politik

ppn 12%: soslusi ekonomi atau beban baru?

22 Januari 2025   14:20 Diperbarui: 22 Januari 2025   14:17 29
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Selain itu, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga akan merasakan dampaknya. UKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia menghadapi tantangan besar karena kenaikan tarif ini dapat menurunkan daya saing mereka. Pelanggan mungkin beralih ke produk alternatif yang lebih murah, sehingga mengancam kelangsungan usaha mereka. Menurut laporan Kompas.com (2024), beberapa ekonom memperingatkan bahwa penurunan daya saing UKM dapat memperlambat pemulihan ekonomi nasional.

Kritik lainnya adalah risiko inflasi. Dengan naiknya harga barang dan jasa, inflasi dapat meningkat, terutama di sektor-sektor penting seperti pangan dan energi. Inflasi yang tidak terkendali ini akan memperburuk situasi ekonomi masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Ahli yang dikutip CNN Indonesia (2024) bahkan memperingatkan bahwa inflasi ini dapat berdampak luas pada konsumsi rumah tangga hingga investasi.

Recommendation/ConclusionL:

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah perlu mengambil langkah hati-hati agar kebijakan kenaikan PPN tidak menjadi bumerang. Pertama, pemerintah sebaiknya menerapkan kenaikan ini secara bertahap. Peningkatan bertahap memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa memberikan tekanan ekonomi yang terlalu besar.

Kedua, pemerintah harus memperkuat program bantuan sosial bagi kelompok rentan. Subsidi untuk kebutuhan pokok, bantuan langsung tunai (BLT), atau program serupa dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung oleh kenaikan PPN.

Ketiga, pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penghindaran pajak masih menjadi masalah besar di Indonesia. Dengan memperluas basis pajak dan menekan penghindaran pajak, penerimaan negara dapat meningkat tanpa perlu menaikkan tarif secara signifikan.

Akhirnya, diversifikasi sumber pendapatan negara harus menjadi prioritas. Pemerintah dapat mencari potensi baru dari pajak digital, pajak karbon, atau kebijakan lain yang lebih progresif. Dengan langkah-langkah ini, kenaikan PPN dapat menjadi bagian dari solusi ekonomi tanpa memberikan beban yang terlalu besar kepada masyarakat.

About the Author:

Parmita Unsa An An Sari seorang mahasiswi Universitas Islam Indonesia dan Jurusan Hubungan Internasional, dengan ketertarikan mendalam untuk mempelajari ekonomi internasional yang berfokus pada kebijakan fiskal nasional dan internasional dan dampaknya terhadap masyarakat, serta solusi yang efektif 


References:

Qonita Azzahra, & Bayu Septianto. (2024, November 22). Ironi Pengampunan Pajak saat Pemerintah Ingin Tarif PPN 12%. Tirto.id; Tirto.id. https://tirto.id/ironi-pengampunan-pajak-saat-pemerintah-ingin-tarif-ppn-12-g5ZK

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun