Isu pergantian kursi Sekjen PDIP mulai berkembang setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hasto terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi suap Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Menurut petinggi PDIP Pergantian Sekjen tentu menjadi kewenangan internal partai untuk membahasnya. Apakah akan ada pergantian kursi Sekjen? Apakah Hasto akan mengundurkan diri? Itu semua adalah wilayah otonomi internal partai.
PDIP memiliki mekanisme untuk membahas soal kepengurusan partai. Semua pembahasan itu akan ditentukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. AD/ART PDIP mengamanatkan itu wilayahnya Megawati.
Hingga kini belum ada pembahasan terkait pergantian kursi Sekjen sebagaimana isu yang berkembang belakangan ini.
Boleh dikata ribut-ribut ntah move on kemana PDIP membuat kita jadi Tobing alias Tolol Bingung. Masalahnya apakah ribut-ribut ini semata-mata hanya untuk menutupi kebobrokan Hasto itu sendiri yang telah lama menyembunyikan Harun Masiku. Atau apakah dalam ribut-ribut tak berkesudahan ini Megawati tak mau surut dari langkahnya untuk menghabisi pengaruh Jokowi dalam jagad politik Indonesia.
Gambaran tersebut di atas membuka berbagai perspektif dan spekulasi yang menarik untuk dianalisis.
Skandal Harun Masiku dan implikasinya terhadap PDIP
Kasus korupsi yang menyeret Harun Masiku menjadi noda besar bagi PDIP, khususnya Hasto Kristiyanto. Isu bahwa Hasto telah lama menyembunyikan keberadaan Harun Masiku dapat merusak kredibilitas partai dan menggoyahkan posisi Hasto sebagai Sekjen. Tekanan untuk menggantinya bisa jadi merupakan langkah strategis PDIP untuk meminimalkan kerugian reputasi akibat kasus ini.
Namun, pergantian Sekjen tidak otomatis membersihkan jejak kontroversi. Jika Hasto terbukti terlibat lebih dalam, pengaruhnya terhadap PDIP dan keputusan-keputusan strategis selama masa jabatannya akan terus menjadi sorotan, termasuk bagaimana ia menangani berbagai isu politik.
