Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki tanggungjawab untuk menjadi teladan dalam penegakan hukum. Dengan Yusril sebagai penasihat hukum, Indonesia berpotensi memperkuat posisinya sebagai negara yang mendukung supremasi hukum dalam penyelesaian sengketa di kawasan.
Kerjasama regional dalam hukum
Indonesia dapat memainkan peran penting dalam membangun sistem hukum regional yang lebih kuat, termasuk penanganan isu-isu seperti perdagangan manusia, kejahatan lintas negara, dan sengketa wilayah di Laut China Selatan.
Pendekatan diplomasi berbasis hukum
Yusril memiliki kemampuan untuk menjadikan hukum internasional sebagai dasar diplomasi Indonesia. Ini bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih bermartabat, seperti sengketa wilayah atau pelanggaran kedaulatan.
Tantangan yang dihadapi
Meski visi mereka tampak menjanjikan, implementasi adalah tantangan terbesar. Reformasi hukum sering terbentur oleh resistensi dari aktor-aktor yang diuntungkan oleh sistem yang ada.
Keseimbangan antara stabilitas dan Hak Asasi Manusia
Pendekatan tegas Prabowo dalam menjaga stabilitas nasional harus seimbang dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Peran Yusril penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan hukum.
Independensi sistem hukum
Duet Prabowo-Yusril harus memastikan institusi hukum tetap independen, bebas dari pengaruh politik dan kepentingan tertentu. Hal ini akan menjadi ujian kredibilitas pemerintahan mereka.
