Pada 21 Oktober 2024, Prabowo Soebianto melantik Kabinet Merah Putih di Istana Negara setelah dilantik sebagai Presiden sehari sebelumnya. Kabinet ini terdiri dari menteri-menteri baru yang akan membantu pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan. Beberapa nama menteri yang telah ditunjuk antara lain Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, dan Andi Amran Sulaiman yang kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian. Selain itu, terdapat juga wajah-wajah baru seperti Nusron Wahid yang diangkat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Teuku Riefky Harsya yang menjadi Menteri Ekonomi Kreatif.
Pelantikan menteri dilaksanakan pada pagi hari, diikuti dengan pelantikan wakil menteri dan kepala lembaga di sore harinya. Kabinet ini diharapkan dapat menghadapi berbagai tantangan, seperti pemulihan ekonomi dan isu lingkungan, dengan latar belakang para menteri yang beragam.
Di luar dugaan Veronica Tan mantan isteri Ahok juga diangkat jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ini sebuah kejutan. Kita tahu Tan adalah seorang yg sangat dekat dengan rakyat ketika mendampingi Ahok selaku Gubernur Jakarta. Juga kita tahu kisah Ahok-Tan banyak yang dipublished oleh dunia medsos Indonesia dan bukan dari pribadi Ahok dan Veronica.
Penunjukan Veronica Tan sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Merah Putih Prabowo merupakan kejutan bagi banyak pihak, mengingat latar belakangnya sebagai figur publik yang lebih dikenal melalui perannya saat mendampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Veronica, selama menjadi istri Ahok, aktif dalam kegiatan sosial, termasuk mendukung program-program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Jakarta. Pengalamannya ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan yang mendasari pemilihannya sebagai menteri.
Dari sisi profesional, pemilihan Veronica bisa dilihat sebagai langkah untuk memperkuat koneksi pemerintah dengan masyarakat akar rumput, terutama perempuan dan kelompok rentan. Sosok Veronica yang memiliki rekam jejak dalam bidang sosial menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk menjadikan isu pemberdayaan perempuan sebagai agenda penting. Keterlibatan Veronica dalam berbagai kegiatan sosial selama mendampingi Ahok memperlihatkan kedekatannya dengan masyarakat, yang dapat memberikan perspektif praktis dalam mengembangkan kebijakan pemberdayaan perempuan.
Secara politis, penunjukan ini juga mencerminkan upaya Prabowo untuk merangkul berbagai kalangan, termasuk mereka yang sebelumnya terasosiasi dengan tokoh-tokoh yang pernah berada di luar lingkaran politiknya. Ini bisa diinterpretasikan sebagai upaya untuk membangun kabinet yang inklusif dan mengurangi fragmentasi sosial.
Adanya kontroversi yang menyertai kehidupan pribadi Veronica dan Ahok, yang sering disoroti media sosial, adalah tantangan bagi Veronica dalam membangun kredibilitas sebagai pejabat negara. Kemampuan Veronica dalam menghadapi ekspektasi publik dan menyelaraskan pengalaman sosialnya dengan kebijakan akan menjadi penentu keberhasilannya dalam peran baru ini.
Yang mengecewakan adalah penunjukan Sugiono sebagai Menlu RI. Sugiono, yang kini ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) dalam Kabinet Prabowo, merupakan sosok yang cukup kontroversial mengingat latar belakang dan pengalaman diplomatiknya yang terbatas. Sebagai anak ideologis Prabowo dan salah satu tokoh terdekat di lingkaran Presiden baru, Sugiono dikenal karena hubungan personalnya dengan Prabowo serta keterlibatannya dalam Partai Gerindra.Â
Kariernya di dunia militer dimulai sebagai lulusan Norwich Military Academy di Amerika Serikat, dan berlanjut di TNI sebelum akhirnya terjun ke politik sebagai anggota Dewan Pendiri Gerindra. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR dan Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI.
Penunjukan Sugiono sebagai Menlu memunculkan kekhawatiran terkait kemampuan dan pengalaman diplomatiknya, terutama karena posisi ini biasanya diisi oleh individu dengan latar belakang diplomasi yang kuat atau pengalaman panjang dalam urusan luar negeri. Sebagian kalangan melihat keputusan ini sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas dan kedekatannya dengan Prabowo, alih-alih pertimbangan kemampuan profesional murni.
Langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan baru, serta apakah Sugiono dapat memenuhi ekspektasi di tengah kompleksitas isu global saat ini.
Diduga Connie Rahakundini yang bakal diangkat Prabowo sebagai Menlu RI, mengingat kepakaran Connie dalam soal geopolitik dan kemiliteran. Connie adalah salah satu pengajar di Universitas Pertahanan Nasional, dan Connie sekarang mengajar di salah satu Universitas ternama di St Petersburg Rusia.
Connie Rahakundini Bakrie dikenal sebagai pakar geopolitik dan pertahanan dengan latar belakang akademis yang kuat, termasuk keterlibatannya sebagai pengajar di Universitas Pertahanan Nasional Indonesia dan sebuah universitas ternama di St. Petersburg, Rusia.Â
Kepakarannya dalam bidang geopolitik dan isu-isu kemiliteran telah lama diakui, dan ia sering memberikan analisis kritis mengenai strategi pertahanan dan kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini menjadikannya kandidat potensial yang secara substansial cocok untuk posisi Menteri Luar Negeri, terutama mengingat tantangan geopolitik yang dihadapi Indonesia di era global yang penuh dinamika.
Keunggulan
Jika dibandingkan dengan Sugiono, Connie memiliki keunggulan dalam pengalaman dan wawasan mendalam tentang diplomasi dan geopolitik. Pengetahuannya tentang strategi pertahanan juga bisa menjadi nilai tambah dalam mengintegrasikan kebijakan luar negeri dengan kepentingan keamanan nasional. Penunjukan Connie sebagai Menlu bisa dilihat sebagai langkah memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, terutama dalam menghadapi isu-isu seperti konflik kawasan, pengaruh kekuatan besar seperti Amerika dan Rusia, serta isu Laut China Selatan.
Namun, keputusan Prabowo untuk memilih Sugiono, yang lebih dikenal sebagai tokoh loyalis dan orang dekat Prabowo di Partai Gerindra, menunjukkan kemungkinan preferensi untuk seseorang yang lebih dekat secara personal dan politis, daripada memilih berdasarkan kepakaran teknis semata. Ini mencerminkan pendekatan pragmatis dalam penyusunan kabinet, di mana faktor kedekatan dan loyalitas politik bisa jadi lebih dominan daripada sekadar keahlian atau pengalaman diplomatik formal.
Penunjukan Sugiono mengindikasikan Prabowo mungkin ingin menjaga pengendalian erat atas kebijakan luar negeri melalui sosok yang dipercayai penuh, meskipun ini bisa menjadi risiko jika Sugiono tidak memiliki kesiapan yang sama dengan Connie dalam menghadapi tantangan geopolitik yang kompleks.
Masalahnya mungkinkah Connie akan ditunjuk menggantikan Sugiono apabila terbukti nanti ada reshuffle kabinet, mengingat situasi kritis sekarang di Laut China Selatan dan posisi kita yang terombang-ambing tak menentu dalam pentas middle-east dalam upaya menyelesaikan masalah Israel-Arab Palestina. Ini adalah salah satu legacy terburuk pemerintahan Jokowi di bawah kendali Menlu Retno Marsudi yang harus segera direpair.
Connie Rahakundini Bakrie bisa saja diangkat sebagai Menteri Luar Negeri dalam skenario reshuffle kabinet jika memang dapat dipertimbangkan, terutama jika dinamika geopolitik yang dihadapi Indonesia semakin rumit. Dengan pengalaman dan kepakarannya di bidang geopolitik, pertahanan, dan kebijakan luar negeri, Connie dapat menawarkan pendekatan yang lebih strategis dan terinformasi dalam menangani isu-isu krusial seperti Laut China Selatan serta konflik Israel-Arab Palestina.
Indonesia saat ini menghadapi situasi kritis di Laut China Selatan, di mana klaim teritorial China banyak bersinggungan dengan wilayah kedaulatan Indonesia di sekitar Natuna. Tantangan ini memerlukan Menlu yang tidak hanya memahami diplomasi internasional, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyelaraskan strategi pertahanan dan kebijakan luar negeri. Connie, dengan latar belakangnya yang kuat di bidang militer dan geopolitik, tampaknya memiliki kualifikasi yang sesuai untuk peran tersebut.
Dalam konteks Timur Tengah, Indonesia juga menghadapi tantangan diplomatik yang rumit terkait posisi netralitas dan upayanya untuk mendorong solusi damai dalam konflik Israel-Arab Palestina. Menyusul berbagai perkembangan baru-baru ini, termasuk meningkatnya kekerasan dan ketegangan politik di kawasan, kebijakan luar negeri Indonesia perlu direspon dengan lebih dinamis dan adaptif. Connie, yang memiliki wawasan mendalam mengenai isu-isu global, bisa menawarkan perspektif baru dan lebih tegas dalam menyikapi masalah ini.
Jika Sugiono terbukti menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas sebagai Menlu atau terjadi reshuffle kabinet di masa mendatang, peluang bagi Connie untuk menggantikannya tetap terbuka, terutama jika pemerintahan Prabowo merasa perlu memperkuat kebijakan luar negerinya dengan seorang ahli yang berpengalaman. Namun, hal ini tentu akan bergantung pada dinamika politik dan pertimbangan internal pemerintah.
Joyogrand, Malang, Mon', Oct' 21, 2024.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
