Mohon tunggu...
Parlin Pakpahan
Parlin Pakpahan Mohon Tunggu... Lainnya - Saya seorang pensiunan pemerintah yang masih aktif membaca dan menulis.

Keluarga saya tidak besar. Saya dan isteri dengan 4 orang anak yi 3 perempuan dan 1 lelaki. Kami terpencar di 2 kota yi Malang, Jawa timur dan Jakarta.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ambillah Sikap yang Tepat Terhadap Prabowo dan Jokowi

16 Oktober 2024   17:13 Diperbarui: 16 Oktober 2024   17:13 142
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ambillah Sikap Yang Tepat Terhadap Prabowo dan Jokowi

Mengikuti recok-recok pemanggilan calon-calon Menteri di Kabinet Prabowo ke depan ini, tak ayal kita pun pusing, karena polanya tidak seperti di negeri demokratis modern. Kalau kemarin dikasak-kusukkan KIM terbuka untuk PDIP, Nasdem dan PKS, mengapa justeru jelang peralihan kekuasaan 20 Oktober ini tidak ada calon Menteri Nasdem, PDIP dan PKS yang dipanggil Prabowo.

Okaylah, tampaknya ada strategi tertentu dari Prabowo Soebianto dalam menyusun kabinet bayangannya menjelang pergantian kekuasaan pada 20 Oktober 2024. Tidak memanggil calon menteri dari partai seperti Nasdem, PDIP, dan PKS bisa menjadi indikasi adanya ketegangan atau perbedaan pandangan politik dengan partai-partai tersebut.

Nasdem, PDIP, dan PKS telah menunjukkan posisi politik yang tidak selalu sejalan dengan Prabowo. Nasdem dan PKS selama ini dianggap lebih dekat dengan kubu Anies Baswedan, sementara PDIP memiliki calon presiden sendiri, yaitu Ganjar Pranowo. Ketiganya berada di luar lingkaran koalisi utama Prabowo dan boleh jadi tidak menjadi prioritas dalam penyusunan kabinet saat ini.

Utak-atik gathuk

Dengan "utak-atik gathuk" Prabowo ingin memastikan loyalitas dan dukungan politik yang solid dari partai-partai koalisi utamanya, seperti Gerindra, Golkar, dan PAN, sebelum mempertimbangkan kandidat dari partai di luar koalisi. Ini bisa menjadi upaya untuk membentuk kabinet yang lebih kompak dan selaras dengan visi politiknya.

Dalam Sistem Demokrasi Sempoyongan seperti ini, apapun masih bisa berubah. Konsolidasi politik dan negosiasi koalisi yang melibatkan berbagai partai bisa saja terjadi dalam waktu dekat, terutama menjelang pelantikan presiden baru.

Dalam kondisi gamang seperti ini selalu dimainkan kartu bahwa Prabowo sudah ketemu dengan Puan dan sedang membahas segala sesuatunya tentang peralihan kekuasaan 20 Oktober 2024 ini. Inilah saya pikir bentuk kemunafikan politik kita yang tak kunjung berubah..

Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Puan Maharani serta diskusi tentang peralihan kekuasaan pada 20 Oktober 2024 okaylah bisa dianggap sebagai bagian dari strategi politik. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberi sinyal adanya komunikasi dan upaya rekonsiliasi antara kubu yang berseberangan. Namun, dalam sistem politik sempoyongan, langkah seperti ini juga bisa digunakan untuk menciptakan ketidakpastian dan menjaga posisi tawar.

Gamang

Ada beberapa alasan mengapa situasi "gamang" ini terus berlanjut dan pertemuan Prabowo-Puan dijadikan kartu politik.

PDIP merupakan partai dengan pengaruh besar dan memiliki kursi signifikan di parlemen. Menjaga hubungan baik dengan PDIP, meskipun partai tersebut memiliki calon presiden sendiri (Ganjar Pranowo), dapat menguntungkan Prabowo. Pertemuan dengan Puan dapat dilihat sebagai sinyal bahwa komunikasi tetap terbuka dan ada kemungkinan kerjasama, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pemerintahan mendatang.

Dengan menunjukkan kedekatan dengan salah satu tokoh penting PDIP seperti Puan, Prabowo bisa menimbulkan kesan bahwa PDIP tidak sepenuhnya solid mendukung Ganjar atau bahkan membuka ruang negosiasi untuk masuk ke pemerintahan jika Prabowo terpilih. Ini bisa memecah perhatian dan strategi partai lawan serta mempengaruhi kalkulasi politik PDIP.

Pertemuan-pertemuan semacam ini sering digunakan sebagai alat untuk menegosiasikan kekuasaan, posisi, atau kebijakan tertentu. Politik simbolis semacam ini dapat memberikan gambaran bahwa Prabowo terbuka untuk berkoalisi dengan berbagai pihak, meskipun ada konflik atau ketidaksepahaman. Ini bisa digunakan untuk menjaga hubungan dan mengelola ketidakpastian politik di saat peralihan kekuasaan.

Pertemuan semacam ini pun dapat menenangkan sebagian kalangan yang khawatir tentang potensi instabilitas saat peralihan kekuasaan. Dengan menunjukkan adanya dialog antara Prabowo dan PDIP, bisa menciptakan kesan bahwa proses transisi akan berjalan dengan lancar dan terkendali.

So, meskipun ada unsur permainan politik di balik langkah ini, bisa juga dipandang sebagai bagian dari proses alami dalam politik untuk menjaga kestabilan dan membuka ruang negosiasi di tengah situasi yang kompleks. Apakah itu munafik atau tidak, tergantung dari perspektif masing-masing terhadap permainan politik yang selalu mengandung unsur kompromi dan manuver.

Jujur atau munafik

Lalu bagaimana dengan Nasdem dan PKS sendiri yang keduanya menyerahkan sepenuhnya pembentukan Kabinet kepada presiden terpilih Prabowo. Kita pun lagi-lagi bertanya-tanya apakah sifat ini jujur atau bentuk kemunafikan juga.

Kembali ke utak-atik gathuk, sikap Nasdem dan PKS yang menyerahkan sepenuhnya pembentukan kabinet kepada presiden terpilih Prabowo bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Bisa kejujuran politik atau strategi politik terselubung.

Kejujuran dan realisme politik

Dengan tidak berada dalam koalisi utama yang mendukung Prabowo sejak awal, Nasdem dan PKS mungkin menyadari mereka tidak dalam posisi yang kuat untuk memaksakan masuk ke kabinet. Sikap menyerahkan sepenuhnya pembentukan kabinet kepada presiden terpilih bisa jadi adalah pengakuan realistis atas posisi politik mereka.

Dengan menyerahkan pembentukan kabinet kepada Prabowo, mereka bisa saja ingin menunjukkan dukungan terhadap legitimasi presiden terpilih dan menghormati proses demokrasi, serta memberikan pesan mereka tidak akan mempersulit transisi kekuasaan.

Nasdem dan PKS bisa jadi juga tidak ingin menambah ketegangan politik dengan mendesak Prabowo, sehingga mereka memilih bersikap terbuka dan fleksibel, yang bisa dianggap sebagai upaya untuk menjaga stabilitas politik dan menciptakan kesan ikhlas.

Strategi politik atau kemunafikan

Jika Nasdem dan PKS tidak langsung menuntut posisi, mereka okaylah sedang memainkan strategi untuk menjaga pintu terbuka dengan Prabowo. Sikap "menyerahkan sepenuhnya" ini bisa menjadi cara untuk terlihat tidak memaksa tetapi tetap berharap dipertimbangkan. Dengan kata lain, ini bisa menjadi bentuk strategi untuk mendapatkan posisi tanpa harus terlihat berusaha terlalu keras.

Dengan mengambil sikap tidak menuntut posisi, mereka mungkin berusaha membangun citra sebagai partai yang mendukung pemerintahan demi kepentingan rakyat, bukan sekadar untuk mendapat jatah kekuasaan. Hal ini bisa dipandang sebagai bentuk politik pencitraan yang disesuaikan dengan situasi.

Ada juga kemungkinan Nasdem dan PKS tetap berharap mendapatkan posisi strategis, tetapi memilih untuk tidak menekan Prabowo terlalu dini. Mereka bisa jadi sedang menunggu saat yang tepat untuk melakukan negosiasi di belakang layar.

Kata dukun politik sempoyongan, ini sangat bergantung pada niat di balik pernyataan tersebut dan tindak lanjutnya. Jika pada akhirnya mereka menuntut posisi atau meminta konsesi tertentu, bisa dianggap sikap awal mereka hanyalah strategi politik. Namun, jika mereka tetap konsisten mendukung tanpa meminta apa pun, bisa jadi sikap itu tulus.

Pendekatan konstruktif

Menyikapi partai politik dalam situasi politik sekarang membutuhkan pendekatan yang lebih konstruktif ketimbang hanya mengejar pihak tertentu atau mempertajam kritik.

Ada beberapa cara untuk menghadapi situasi ini dengan tujuan membangun politik yang lebih sehat dan membantu negara bergerak ke depan :

1. Fokus pada alternatif dan solusi untuk kemajuan negara

Alih-alih hanya mengkritik Jokowi atau Prabowo, partai-partai politik seharusnya menawarkan solusi nyata dan kebijakan alternatif yang bisa membawa perubahan positif. Fokus pada isu-isu penting seperti reformasi ekonomi, penguatan sistem hukum, dan pendidikan, akan lebih efektif dalam mempengaruhi kebijakan dan mendapat dukungan publik.

Partai politik harus lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada sekadar mencari keuntungan politik jangka pendek. Ini berarti mendukung kebijakan yang baik meskipun datang dari lawan politik, serta mengkritik kebijakan yang buruk dengan menawarkan alternatif yang lebih baik.

2. Mengubah nilai-nilai lama dalam politik yang menghambat kemajuan

Banyak hambatan dalam politik Indonesia yang berasal dari kebiasaan politik transaksional, di mana dukungan diberikan berdasarkan kesepakatan kekuasaan atau uang. Hal ini harus diubah dengan memperkuat budaya meritokrasi dan akuntabilitas.

Dinasti politik dan politik patronase biasanya memprioritaskan kelompok atau keluarga tertentu di atas kapasitas dan integritas calon pemimpin. Mengurangi dominasi ini akan membuka jalan bagi munculnya pemimpin-pemimpin baru dengan visi yang lebih segar.

3. Mengembangkan demokrasi yang lebih matang dan substantif

Sudah saatnya mendorong masyarakat untuk terlibat dalam politik secara rasional, bukan berdasarkan loyalitas buta terhadap figur tertentu. Edukasi politik dan literasi politik yang lebih baik bisa membantu warga memahami isu-isu kebijakan yang kompleks dan membuat pilihan politik yang lebih bijak.

Partai politik dan tokoh-tokoh politik harus lebih terbuka mengenai sumber dana kampanye, kebijakan yang akan dijalankan, dan janji politik. Transparansi akan membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

4. Mengambil sikap yang tepat terhadap Jokowi dan Prabowo

Kritik harus didasarkan pada evaluasi objektif terhadap kebijakan dan kinerja pemerintahan. Jika ada kebijakan yang berhasil, dukungan dan apresiasi patut diberikan. Jika ada kebijakan yang gagal, kritik yang disampaikan seharusnya disertai dengan usulan perbaikan.

Menyerang Jokowi atau Prabowo secara berlebihan tidak akan menghasilkan perubahan yang positif. Yang penting adalah mempertahankan tekanan untuk memperbaiki kebijakan, bukan sekadar mencari kesalahan atau menggunakan isu tertentu untuk kepentingan politik jangka pendek.

At the end, yang menghambat Indonesia menjadi negara besar bukan hanya nilai-nilai lama dalam politik, tetapi juga kurangnya visi jangka panjang dan keinginan untuk berinovasi dalam berpolitik. Perubahan ini membutuhkan keberanian untuk memperbarui nilai-nilai dan budaya politik, serta kemauan untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau partai.

Joyogrand, Malang, Wed', Oct' 16, 2024.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun