Mohon tunggu...
Parlin Pakpahan
Parlin Pakpahan Mohon Tunggu... Lainnya - Saya seorang pensiunan pemerintah yang masih aktif membaca dan menulis.

Keluarga saya tidak besar. Saya dan isteri dengan 4 orang anak yi 3 perempuan dan 1 lelaki. Kami terpencar di 2 kota yi Malang, Jawa timur dan Jakarta.

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 dengan Setumpuk Harapan Warga

20 September 2024   17:19 Diperbarui: 20 September 2024   17:28 132
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kantor pemerintahan di Ibukota Pelabuhanratu sejak pemindahannya sudah disiapkan tanah seluas 400 Hektar, tapi dari suara warga kita lihat sekarang banyak bangunan-bangunan milik swasta dan pribadi (perumahan, lembaga pendidikan) berdiri di tanah tersebut. Ini menjadi pertanyaan bagaimana ceritanya bangunan-bangunan tersebut bisa diizinkan dibangun disana.

Juga sejauh ini pendopo Kabupaten Sukabumi masih yang terletak di pusat kota Sukabumi dan belum juga diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Sukabumi.

Pemindahan kantor dinas ke Pelabuhanratu sampai saat ini belum bisa direalisasikan secara tuntas. Ini adalah pekerjaan rumah bagi calon bupati terpilih nanti, bagaimana agar semua kantor dinas berada di Ibukota Pelabuhanratu.

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sukabumi, khususnya terkait penataan ibukota Pelabuhanratu, memerlukan perhatian serius. Pemindahan pusat pemerintahan ke Pelabuhanratu seharusnya menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah ini, namun implementasinya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sejumlah persoalan seperti keberadaan bangunan swasta di atas lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi fasilitas pemerintahan menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan perizinan dan pemanfaatan lahan. Ini dapat menghambat optimalisasi fungsi ibukota baru dan justeru menciptakan ketidaktertiban tata ruang.

Selain itu, persoalan lain yang muncul, seperti pemekaran daerah, kasus-kasus pertanahan yang rumit, serta kesenjangan pendidikan dan infrastruktur, semakin memperburuk situasi. Semua ini membutuhkan komitmen besar dari pemimpin terpilih nanti.

Asep Japar dan Iyos Somantri, sebagai kandidat dalam Pilkada 2024. Mereka perlu menawarkan solusi konkret terhadap masalah ini jika ingin mendapatkan dukungan yang lebih kuat. Pengelolaan lahan pemerintahan yang lebih baik, percepatan pemindahan kantor dinas, serta penyelesaian persoalan pendopo kabupaten yang masih berada di pusat kota Sukabumi harus menjadi prioritas. Ini juga merupakan ujian bagi para kandidat dalam menunjukkan kemampuan mereka untuk memajukan Kabupaten Sukabumi dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tegas.

Jika isu-isu ini tidak segera diatasi, masyarakat akan terus menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan publik dan pembangunan yang merata. Dukungan masyarakat bagi calon yang dianggap mampu menuntaskan pekerjaan rumah ini akan menjadi faktor penentu dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Sukabumi.

Kondisi Kabupaten Sukabumi memang menunjukkan bahwa sebelum memikirkan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), penataan wilayah induk, terutama di Pelabuhanratu, harus menjadi prioritas. Pemekaran membutuhkan dukungan penuh dari kabupaten induk, baik dalam penyediaan lahan, infrastruktur, maupun anggaran. Jika persoalan mendasar seperti pertanahan, infrastruktur, dan pembangunan belum terselesaikan, sulit membayangkan kabupaten bisa memekarkan wilayah dengan lancar.

Kasus-kasus pertanahan di Tegalbuleud dan Tenjojaya Cibadak yang tidak jelas ujung penyelesaiannya sebagaimana perbincangan warga, mencerminkan kurangnya perhatian atau lambatnya proses birokrasi. Ini menunjukkan masalah besar dalam tata kelola administrasi pertanahan yang memerlukan penanganan khusus dan prioritas. Isu status tanah seperti ini sering menjadi penghambat pembangunan dan dapat menimbulkan konflik sosial jika tidak segera diselesaikan.

Selain itu, pembangunan yang menggantung di Kabupaten Sukabumi, seperti dermaga Pelabuhanratu yang belum selesai dan RSUD Jampangkulon yang beralih menjadi milik Propinsi Jawa Barat, juga menunjukkan kurangnya kesinambungan antara rencana dan pelaksanaan pembangunan. Hilangnya sekolah percontohan nasional di Cikembang menambah panjang daftar permasalahan yang membutuhkan solusi cepat.

Warga Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat lebih jeli dalam menentukan pilihan di Pilkada 2024. Pemimpin yang terpilih harus mampu menyelesaikan pekerjaan rumah ini dengan tegas, mulai dari penyelesaian kasus pertanahan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun