Anies Baswedan, ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, diketahui memiliki pandangan berbeda tentang pemindahan ibu kota. Meski ia tidak secara langsung menentang, ia kerap kali mengkritisi langkah-langkah pemerintah pusat terkait dengan efektivitas dan prioritas kebijakan tersebut. Selain Anies, ada sejumlah tokoh politik dan akademisi yang juga menyuarakan kritik serupa. Mereka melihat proyek IKN sebagai langkah yang terburu-buru dan berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan sosial Indonesia saat ini.
Dalam kesempatan inilah pemerintah telah menegaskan persiapan untuk perayaan 17 Agustus di IKN berjalan sesuai rencana, dengan prioritas pada pembangunan fasilitas utama yang mendukung kegiatan tersebut. Meski ada tantangan, pemerintah berusaha memastikan semua berjalan lancar.
Terkait isu pengeluaran, pemerintah mencoba meningkatkan transparansi dengan merilis laporan keuangan dan penjelasan terkait penggunaan anggaran, termasuk untuk rental mobil dan akomodasi VIP.
IKN adalah investasi jangka panjang untuk pemerataan pembangunan di luar Jawa. IKN diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi regional dan nasional.
Dalam konteks politik, suara-suara kritis tidak hanya berasal dari oposisi tetapi juga dari dalam tubuh pemerintah sendiri. Ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan beragam di Indonesia.
Boleh dikata kesiapan pemerintahan Jokowi dalam melaksanakan upara 17 Agustus di IKN beberapa hari ke depan merupakan gambaran yang pasti bahwa tongkat estafet kekuasaan akan berjalan secara dinamis via IKN pada 17 Agustus ini, sehingga peralihan kekuasaan 20 Oktober 2024, dan pelantikan Kabinet Indonesia Maju pada 21 Oktober, dan Rapat Kabinet Pertama Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo pada 23 Oktober yad. Semuanya itu pastilah berpusat di IKN tanpa reserved.
Penyelenggaraan upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh pemerintahan Presiden Jokowi adalah langkah strategis untuk menunjukkan keseriusan dan kesiapan pemerintah dalam memindahkan pusat pemerintahan ke IKN. Ini sekaligus menjadi simbol transisi kekuasaan dan kebijakan strategis di masa mendatang akan berpusat di IKN.
Upacara 17 Agustus di IKN menandakan komitmen pemerintah untuk memulai proses pemindahan ibu kota secara bertahap. Acara ini menjadi ajang pembuktian kesiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung di IKN untuk menampung kegiatan pemerintahan. Kesiapan infrastruktur dasar seperti gedung pemerintahan, jalan, dan fasilitas umum menjadi fokus utama dalam persiapan acara ini. Keberhasilan pelaksanaan acara ini di IKN akan memberikan sinyal positif tentang kesiapan ibu kota baru.
Langkah ini menunjukkan pemerintah tidak hanya melihat IKN sebagai proyek jangka pendek tetapi sebagai investasi jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional.
Rencana untuk mengadakan rapat kabinet pertama di IKN menunjukkan pusat pemerintahan secara fungsional mulai beroperasi dari ibu kota baru. Ini akan menjadi tonggak sejarah dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia.
