Kudatuli 1996 Â Belum Bisa Final Sebagai Hari Kelam Nasional
Peristiwa Kudatuli atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli 1996 adalah salah satu peristiwa politik penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada 27 Juli 1996.
Pada awal 1990-an, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mengalami konflik internal antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Suryadi. Megawati, puteri Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.
Megawati mendapatkan dukungan luas dari masyarakat sebagai simbol oposisi terhadap pemerintah otoriter. Pemerintah Soeharto merasa terancam oleh popularitas Megawati dan mencoba untuk menggantikannya dengan Suryadi sebagai ketua partai.
Pada 27 Juli 1996, terjadi penyerbuan terhadap Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, oleh kelompok pendukung Suryadi dengan dukungan dari aparat keamanan. Tujuan dari serangan ini adalah untuk mengambil alih kantor partai yang saat itu dikuasai oleh pendukung Megawati.
Penyerangan ini memicu kerusuhan besar di Jakarta. Pendukung Megawati dan masyarakat yang simpatik terhadap perjuangannya terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Kerusuhan menyebar ke berbagai bagian kota, mengakibatkan kerusakan properti, penangkapan, dan korban luka-luka.
Peristiwa Kudatuli meningkatkan simpati publik terhadap Megawati dan oposisi terhadap pemerintah Soeharto. Hal ini mendorong konsolidasi kelompok-kelompok pro-demokrasi dan gerakan reformasi.
Peristiwa ini juga menarik perhatian internasional, yang semakin memberikan tekanan pada rezim Soeharto terkait pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi.
Kudatuli dianggap sebagai salah satu peristiwa yang menguatkan momentum menuju gerakan reformasi 1998, yang akhirnya menggulingkan Soeharto dari kekuasaan.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang merupakan penerus dari PDI pro-Megawati, secara rutin memperingati peristiwa Kudatuli setiap tahunnya. Peringatan ini biasanya diadakan untuk mengenang perjuangan demokrasi dan komitmen partai terhadap reformasi politik di Indonesia.
