Perubahan sosial dan ekonomi di Indonesia menciptakan dinamika baru. Kesenjangan sosial dan ketidakpuasan bisa mendorong kritik yang lebih vokal.
Generasi muda yang lebih terhubung dengan dunia global mungkin lebih kritis dan vokal dalam mengekspresikan pandangan mereka.
Dalam demokrasi, ketegangan dan kritik adalah bagian dari proses. Tantangan yang kita hadapi disini adalah menjaga agar kritik tetap konstruktif dan menghormati norma-norma yang ada.
Secara keseluruhan, suara-suara sumbang dalam politik Indonesia sekarang bisa dilihat sebagai cerminan dari perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Ini bukan semata-mata tanda bahwa etika timur telah hilang atau bahwa Indonesia menjadi super liberal, melainkan bagian dari evolusi politik yang sedang berlangsung.
Dalam menghadapi vulgaritas politik yang menggejala sekarang ini, negara harus mengambil pendekatan yang seimbang untuk memastikan kebebasan berpendapat tetap dihormati sambil menjaga tata krama dan etika dalam diskursus publik.
Negara harus memastikan hukum yang mengatur kebebasan berbicara dan berekspresi jelas dan adil. Ini termasuk hukum mengenai pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan fitnah; menegakkan hukum secara konsisten tanpa pandang bulu, sehingga tidak ada persepsi hukum digunakan untuk mengiyakan kritik apa saja; meningkatkan pendidikan politik dan literasi media di kalangan masyarakat untuk memahami pentingnya etika dalam berpolitik dan cara-cara menyampaikan kritik yang konstruktif; mengadakan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya diskusi politik yang sehat dan sopan; menciptakan forum-forum dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta antar berbagai kelompok politik, untuk mendiskusikan isu-isu secara terbuka namun terarah; menggunakan mekanisme mediasi untuk meredakan ketegangan politik dan mencari solusi damai terhadap perselisihan; memastikan media massa dan jurnalis mematuhi kode etik jurnalistik, menghindari sensasionalisme, dan menyajikan informasi secara objektif; mengawasi dan mengatur platform media sosial untuk mengurangi penyebaran informasi yang salah dan ujaran kebencian, sambil tetap menghormati kebebasan berbicara.
Pemimpin negara dan tokoh politik harus memberikan teladan dalam berkomunikasi dengan cara yang sopan dan menghormati perbedaan pendapat; harus responsif terhadap kritik yang valid dan transparan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mengurangi ketidakpuasan publik.
Negara harus konsekuen menggalakkan konten yang bertanggungjawab di media sosial dan menindak akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian atau informasi yang tidak benar, lalu menjalin kerjasama dengan platform media sosial untuk menangani konten yang melanggar aturan tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat.
Negara juga harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan untuk mengurangi alasan bagi kritik yang vulgar atau destruktif; mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan sehingga masyarakat merasa didengar dan diwakili.
Dengan langkah-langkah ini, negara dapat menciptakan lingkungan di mana kebebasan berpendapat dihormati tetapi tetap dalam batas-batas etika dan kesopanan, menjaga kualitas diskursus politik dan kesehatan demokrasi.
Joyogrand, Malang, Thu', June 27, 2024.
